Kegiatan ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus penghormatan atas pengabdian Wallen Hutahaean selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Ibadah berlangsung dengan khidmat mengusung tema "Tuhan adalah Gembala Penebus Masa Depanku" dengan khotbah yang disampaikan oleh Pdt. Kristina Sibarani dari HKBP Sianipar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Sekretaris Daerah Paber Napitupulu, para staf ahli Bupati, Kepala Badan Kesbangpol Harryzon Hutabarat, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.

Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan prosesi perpisahan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan apresiasi atas dedikasi Wallen Hutahaean selama mengemban amanah sebagai Inspektur Kabupaten Toba.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak Wallen Hutahaean. Semoga tetap sehat dan terus menjadi berkat di tengah masyarakat," ujar Wakil Bupati.

Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, turut memberikan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan selama bertugas.
"Terima kasih atas kerja sama dan pengabdian yang telah diberikan. Kiranya masa purna bhakti menjadi masa yang penuh sukacita bersama keluarga," kata Paber Napitupulu.

Sementara itu, Wallen Hutahaean mengaku terharu atas perhatian yang diberikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Toba pada momen purna bhaktinya.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan rekan-rekan ASN atas kebersamaan dan dukungan selama saya mengabdi. Kiranya Tuhan memberkati Kabupaten Toba agar semakin maju," ungkap Wallen Hutahaean.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba tidak hanya memberikan penghormatan kepada ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, tetapi juga menegaskan pentingnya menghargai dedikasi dan loyalitas aparatur sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Pelaku di tangkap di Lantai II di dalam room salah satu Cafe di Jalan Lintas Sumatera Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa (30/6/2026) sekira pukul 00.20 Wib

Dalam penindakan tersebut, polisi menyita 3 butir pil ekstasi

Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K, melalui Kasatres Narkoba Polres Toba Iptu Tri Pranata Purba, S.Sos, MH, pada Rabu (01/7) menjelaskan Tim Drugs Wolfa Satres Narkoba Polres Toba melakukan undercover buy (pembelian terselubung), membeli 3 (tiga) butir pil narkotika jenis Ekstasi dengan harga Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) di transfer ke Bank SEABANK milik pelaku. Kemudian di Lantai II di dalam room salah satu Cafe di Balige, saat pelaku hendak menyerahkan 3 (tiga) butir pil narkotika jenis Ektasi,

Dari tangan pelaku, Polisi mengamankan Barang Bukti berupa, 2 (dua) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) butir pil warna orange diduga narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik, simcard : 0877-9232-xxxx,

Maksud dan tujuan pelaku memiliki 3 (tiga) butir pil narkotika jenis Ekstasi adalah sengaja untuk dijual demi memperoleh keuntungan, ujarnya

Selanjutnya, Tim Drugs Wolfa Satres Narkoba langsung mengamankan pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Toba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Turnamen yang berlangsung di Aula Harungguan Mardemak Polres Toba , Kamis (18/06/26), tersebut diikuti 32 tim perwakilan dari 16 kecamatan se-Kabupaten Toba. Para peserta menampilkan kemampuan dan strategi terbaik mereka dalam permainan tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Batak.

Kapolres Toba AKBP V.J. Parapaga, S.I.K., menyampaikan bahwa perlombaan kearifan lokal ini merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat sekaligus upaya melestarikan permainan tradisional yang masih hidup di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Selain sebagai ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan melestarikan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Toba," ujarnya.

Setelah melalui pertandingan yang berlangsung kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas, dewan juri menetapkan para pemenang sebagai berikut:

Juara I  Kecamata Ajibata I dengan Peserta: Dorasman Sidabutar & Petrus Manurung

Juara II Kecamatan Habinsaran II dengan Peserta: Binner Panjaitan & Bronson Pardosi

Juara III Kecamatan Silaen II dengan Peserta: Boston Hutagaol & Ricardo Panjaitan

Juara IV Kecamatan Porsea I dengan Peserta: Rican Napitupulu & Parulian Napitupulu

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Selain menjadi hiburan rakyat, perlombaan Gaple/Dam Batu dinilai mampu memperkuat rasa kebersamaan, mempererat hubungan antar warga, serta menghadirkan Polri lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui semangat Hari Bhayangkara ke-80, Polres Toba terus berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

"Polri Untuk Masyarakat" bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui kehadiran dan kedekatan nyata bersama seluruh elemen masyarakat.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Toba AKBP V.J Parapaga S.I.K., bersama Wakapolres Toba Kompol Abdul Rahman S.H.,M.H., Ketua Bhayangkari Cabang Toba Ny. Mira Prilya, para Kabag, Kasat, Kasi, perwira, personel bintara, serta pengurus Bhayangkari.

Selain menyerahkan bantuan sosial, Kapolres Toba juga memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat belajar, percaya diri dan terus berjuang meraih cita-cita.

"Kalian adalah generasi penerus bangsa. Teruslah belajar, berdoa, dan jangan pernah menyerah mengejar impian," pesan Kapolres Toba kepada anak-anak panti.

Ketua Bhayangkari Cabang Toba bersama para pengurus Bhayangkari juga turut memberikan perhatian dan dukungan moril kepada anak-anak, sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian kepada generasi penerus bangsa.

Keceriaan tampak terpancar dari wajah anak-anak panti yang menyambut hangat kedatangan rombongan Polres Toba. Gelak tawa, canda, dan kebersamaan menjadi warna tersendiri dalam kegiatan sosial tersebut.

Bakti sosial ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke- 80 sekaligus wujud nyata komitmen Polres Toba untuk terus hadir, berbagi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

[Redaktur: Hadi kurniawan]

Forkopimda Kabupaten Toba bersama ASN dan pelajar mengikuti kegiatan yang mengangkat tema "Berakar pada Sejarah, Bertumbuh dalam Karya Untuk Bangsa."

Kepala Badan Kesbangpol Toba Harizon Hutabarat membacakan riwayat singkat perjuangan Raja Sisingamangaraja XII.

"Raja Sisingamangaraja XII lahir di Bakkara di tepian Danau Toba sebelah selatan pada tahun 1848. Nama kecilnya adalah Patuan Bosar gelar Ompu Pulo Batu. Sebagaimana leluhurnya, gelar Raja dan kepemimpinan selalu diturunkan dari pendahulunya secara turun temurun," sebutnya.

Pada usia 22 tahun, ia dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja XII pada tahun 1871 dan menjadi pemimpin yang sangat menentang perbudakan.

"Dia seorang pejuang sejati, yang anti penjajahan dan perbudakan. Pejuang yang tidak mau berkompromi dengan penjajah kendati kepadanya ditawarkan menjadi sultan Batak. Raja Sisingamangaraja XII memilih lebih baik mari daripada tunduk pada penjajah," lanjut Harizon.

Raja Sisingamangaraja XII gugur pada 17 Juni 1907 di Daerah Aek Sibulbulon, Huta Sionom Hudon, sekarang masuk Kabupaten Dairi, pada usia 62 tahun. Jenazah Raja Sisingamangaraja XII dimakamkan oleh Belanda di Tangsi, Tarutung. Tahun 1953 Raja Sisingamangaraja XII kembali dimakamkan di Makam Pahlawan Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba.

Raja Sisingamangaraja XII ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI No 590/1961.

Tanda penghormatan kepada pahlawan, Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronal Tampubolon meletakkan krans bunga diikuti penaburan bunga oleh Bupati Toba dan Forkopimda.

Hadir mengikuti kegiatan, Ketua TP PKK Toba Ny Astita Effendi Napitupulu br Simanjuntak, Sekda Toba Paber Napitupulu, Ketua DPRD Franshendrik Tambunan, Kabagren Polres Toba Kompol Marhalam Napitupulu, Ketua PN Balige Anita Silitonga, Karutan Balige Valen Rumbia, Jaksa Fungsional Jeremy SH.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.

Berikut pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dibacakan oleh Bupati Toba ;
Hari ini, 1 Juni 2026, kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Lebih dari sekadar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

Pancasila adalah “Bintang Penuntun” yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 (Tujuh Belas Ribu) pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah “Jangkar Moral” kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.

Sebagai bangsa yang besar, kita terus 
menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran kita dalam mediasi konflik regional, sertakonsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.

Bapak, ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong. Namun, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology). Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di republik yang kita cintai.

Selamat Hari Lahir Pancasila!
Jayalah Indonesiaku!
Merdeka!

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba ini berlangsung meriah di Gedung Sentra Pemuda Soposurung, Kamis (21/05/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Toba, Effendy Napitupulu, Ketua Tim Penggerak Literasi Ibu Nyonya Astita Napitupulu, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Suasana gedung terasa begitu hidup dan penuh antusiasme. Puluhan peserta tampil dengan percaya diri, menyampaikan cerita dan gagasan dengan gaya bahasa yang menarik serta ekspresi yang memukau. Lebih dari sekadar kompetisi, acara ini menjadi wadah strategis untuk mengasah kemampuan public speaking dan melestarikan budaya bertutur sejak usia dini.

Dalam sambutanya, Bupati Toba menyampaikan bahwa kegiatan lomba yang mengusung kearifan lokal ini memiliki nilai strategis yang sangat besar. Menurutnya, lomba martutur bukan sekadar ajang perlombaan biasa, melainkan sarana efektif untuk membentuk karakter, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, serta memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai luhur budaya Batak.

"Kami memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Lomba Martutur ini. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, percaya diri dan berwawasan luas," tegas Bupati Toba di hadapan para peserta dan panitia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia, Almen Hutagalung, menyampaikan apresiasinya yang tinggi terhadap antusiasme para peserta dan pendamping.

"Kegiatan lomba bertutur ini sangat penting untuk membangun karakter dan kepercayaan diri anak-anak. Melalui kemampuan berbicara dan bercerita, kita melatih mereka untuk berani tampil dan mencintai bahasa serta budaya kita," ujar Almen 

Para juri pun bekerja dengan ketat namun objektif, menilai setiap penampilan berdasarkan artikulasi yang jelas, intonasi yang pas, hingga ekspresi yang hidup.

Diharapkan, melalui kegiatan positif ini, minat baca dan literasi masyarakat Kabupaten Toba semakin meningkat. Tidak hanya itu, acara ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga pandai dan percaya diri dalam menyampaikan ide serta gagasan.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

"Ini bertujuan untuk penataan kota. Kita lakukan penertiban para pedagang yang berjualan di Daerah Milik Jalan. Penertiban ini kita lakukan setelah sebelumnya kita sudah sampaikan surat imbauan kepada para pedagang," kata Plt. Kasatpol-PP, Saut MT. Sihombing disela penertiban.

Dirinya menyebut terdapat 17 hingga 20 lapak pedagang yang dipindahkan tanpa penolakan. Beberapa pedagang bersedia membongkar lapak masing-masing. "Tidak ada perlawanan atau penolakan karena memang sebelumnya sudah kita imbau. Petugas kita juga ikut membantu pedagang membongkar lapak mereka, tetapi beberapa pedagang bersedia membongkar lapak mereka sendiri," lanjut Saut MT. Sihombing sembari menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan rutin
untuk mengantisipasi kembalinya para pedagang.

Usai pembongkaran, pemerintah melalui Dinas PUTR Kabupaten Toba akan melakukan normalisasi parit jalan yang saat ini sudah tersumbat.

 "Berikutnya kita akan lakukan normalisasi. Sementara untuk penggunaan Damija (Daerah Milik Jalan) akan kita kembalikan pada fungsinya. Baik sebagai badan jalan, parit atau untuk pejalan kaki," kata Gumianto Simangunsong, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Toba.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dalam pidato tersebut, Meutya Viada Hafid menegaskan refleksi momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah "fajar menyingsing" bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah 
tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang 
bermartabat.

Secara filosofis, Kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Sesuai dengan tema peringatan Harkitnas tahun ini "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara". Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat.

Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat Program Makan Bergizi Gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan.
Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa, guna memutus ketimpangan kualitas SDM. Di sektor kesehatan, Pemerintah juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh.
Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga 
layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.

Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya.

Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.

"Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat," bunyi pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bupati Toba.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api "Boedi Oetomo" dalam setiap lini kehidupan.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.
Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua; bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif, dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia," sebut Bupati mengakhiri pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dalam kunjungannya Wabup Toba Audi Murphy Sitorus, menyempatkan diri berinteraksi langsung dan bercengkrama hangat dengan para siswa.

Namun, dari hasil peninjauan di lapangan, terungkap fakta bahwa hingga saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum bisa diterapkan atau masuk ke sekolah tersebut.

Kendala utama yang dihadapi adalah faktor infrastruktur. Akses jalan menuju lokasi sekolah dinilai belum memadai untuk dilalui kendaraan roda empat.

"Bisa diakses lewat darat, tapi hanya untuk roda dua. Itupun kondisinya jalan hanya untuk roda dua," ungkap Audi Murphy Sitorus.

Selanjutnya Camat Uluan, Juni Hanmas Butarbutar, menyampaikan bahwa terkait penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah serta Desa Sampuara dan Desa Parik, pihaknya saat ini telah melakukan koordinasi dengan (SPPG) terdekat. Total penduduk di kedua desa tersebut berjumlah sekitar 500 jiwa.

"SPPG akan menyiapkan dapur khusus untuk wilayah Desa Sampuara dan Parik, mengingat kondisi akses jalan dan letak desa yang terpencil," ujar Juni.

Kendala akses ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh siswa dan penerima manfaat lainnya dapat merasakan manfaat program nasional tersebut secara merata.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Menanggapi permohonan tersebut, Selasa (19/5/2026) Pemerintah Kabupaten Toba yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus meninjau lokasi tersebut untuk memastikan lokasi yang akan dimohonkan.

"Atas usulan warga maka kita tinjau ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana kondisinya, kita turut mengajak KPH Wilayah IV Balige untuk meninjau ini," kata Wakil Bupati.

Warga turut ikut dalam peninjauan tersebut dan menunjukkan titik lokasi penambangan yang dimohonkan. Ke depan jika usulan ini berhasil, penambangan rakyat akan difokuskan di satu titik dan tidak dilakukan secara sporadis.

"Kita berharap jika provinsi mengabulkan permohonan ini, maka penambangan akan dilakukan di satu titik dan tidak lagi dilakukan secara sporadis. Penambangan juga dilakukan secara manual dan tidak menggunakan alat berat," tambah Wakil Bupati.

Meski demikian, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Toba hanya menyampaikan usulan. "Kita hanya usulkan," kata Wabup Toba menegaskan.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dalam sesi sambutan, pejabat baru, Valen Sonar Rumbiak menyampaikan bahwa apa yang sebelumnya telah dibangun oleh Kepala Rutan yang lama akan menjadi pondasi dalam menjalankan tugas ke depan. 

"Apa yang telah dibangun akan menjadi pondasi bagi kami untuk menjalankan tugas ke depan," kata Valen Sonar Rumbiak.

Sebagai pejabat baru, beliau meminta dukungan  dan kerjasama dengan semua pihak dalam menjalankan tugas di Kabupaten Toba.

"Saya mohon dukungan, kerjasama dan sinergi dari seluruh pihak. Agar Rutan ini menjadi lebih baik dan lebih humanis dan semakin dipercaya oleh masyarakat," harap Valen Sonar Rumbiak sebelum mengakhiri sambutannya.

Masih dalam sesi sambutan, pejabat lama, David Petrus Nicolas dalam menyampaikan sedikit kilas balik selama perjalanan beliau bertugas di Rutan Kelas IIB Balige.

"Kami datang ke sini tidak kenal siapa-siapa. Tetapi sekarang saya baru sadari bahwa kami punya banyak teman di sini yang selama ini sudah banyak membantu kami," kata beliau mengenang perjalanan tugasnya di Kabupaten Toba selama 2 tahun 8 bulan.

Dalam berbagai kegiatan baik diinternal kantor maupun kegiatan di luar kantor, beliau menyampaikan telah berupaya menjalankan tugas dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Namun beliau tetap menyampaikan permohonan maaf atas hal-hal yang selama ini dianggap kurang baik.

"Apabila kegiatan kami selama ini kurang maksimal kami mohon maaf," sebut beliau mengakhiri sambutannya.

Sementara Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu bersama Ketua TP. PKK Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu didampingi jajaran Forkopimda yang terdiri dari Kapolres Toba AKBP VJ. Parapaga, Pabung Toba Mayor Arm. Guntur Sebayang dan perwakilan Kejari Toba dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas dedikasi pejabat lama selama menjalankan tugas di Kabupaten Toba. Beliau berharap agar pejabat baru dapat menjalankan dan melanjutkan berbagai hal baik yang telah berjalan selama ini.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Toba dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya selama saudara menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas IIB Balige," kata Bupati Toba.

Selanjutnya, kepada pejabat baru Bupati Toba mengucapkan 'Selamat datang di Kabupaten Toba' dan 'Selamat Bertugas'
sebagai kepala Rutan Kelas IIB Balige.

"Tantangan ke depan dalam bidang hukum dan pemasyarakatan tentu akan terus berkembang, namun dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin saudara mampu menjalankan amanah ini dengan sangat baik," ucap Bupati Toba.

Beliau menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus mendukung program-program Rutan, 
terutama yang berkaitan dengan pembinaan 
masyarakat dan pemeliharaan ketertiban umum.

"Mari kita terus bersinergi dan 
berkolaborasi demi kesejahteraan seluruh 
masyarakat toba. Mari kita jadikan momentum pisah sambut ini untuk memperkuat tali silaturahmi dan koordinasi antar instansi," ujar Bupati dalam sambutannya.

Usai penyampaian sesi sambutan, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Bupati Toba bersama jajaran Forkopimda memberikan ulos kepada pejabat lama dan pejabat baru sebagai bentuk penghargaan dan cendera mata.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dalam kunkernya Sabam Sinaga mengapresiasi keterlibatan bapak/ibu Komisi X yang turut melihat langsung seperti apa dilapangan.

"Saya sangat mengapresiasi ke ikut sertaan bapak/ibu anggota Komisi X DPR RI melihat langsung bagaimana Kabupaten Toba, kerena memang banyak anggota yang memberi perhatian ke Toba ini maka kita pastikan kita upayakan ada dorongan-dorongan ke pemerintah untuk memberi perhatian secara maksimum kepada daerah kita Toba," terang Sabam.

Sabam jua berharap melalui kehadiran Komisi X akan mencoba menyampaikan kepada pihak pemerintah dimana ada revitalisasi sekolah, biaya uang kuliah yang cukup tinggi, partisipasi anak sekolah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemitraan di Komisi X yang kita perjuangkan.

Terkait penerimaan siswa baru yang selalu ada masalah Sabam Sinaga juga menyampaikan terkait penerimaan siswa baru dirinya bersama dengan anggota lainnya Komisi X beberapa kali diskusi dengan kementerian agar mencoba menyederhanakan sistem penerimaan siswa baru, karena memang masalah penerimaan siswa baru ini hampir sama terjadi disetiap daerah apalagi terkait zonasi dan lainnya, pungkas Sabam.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Hal ini dibuktikan dengan tidak tersalurkannya MBG kepada ribuan penerima manfaat oleh salah satu dapur MBG yang ada di Balige, sementara dapur MBG lainnya tetap beroperasi. Distribusi MBG diberhentikan sementara oleh penyedia dengan waktu yang tidak ditentukan dengan alasan bahwa SPPG sedang melakukan perbaikan fasilitas dapur.

"Terkait dengan adanya SPPG Toba Balige II yang tidak beroperasi, kita dapat info dari pers, kalau dari Badan Gizi Kabupaten tidak menginformasikan hal tersebut", sebut Asisten Pemerintahan Kabupaten Toba  Eston Sihotang selaku Sekretaris Satgas MBG Toba, Selasa (21/04/2026).

Diakui, kurangnya komunikasi antara Badan Gizi Kabupaten Toba dengan Satgas berdampak pada pengawasan terhadap jalannya SPPG saat beroperasi.

Disini bisa kita lihat kurang terbangun nya komunikasi dari Badan Gizi Kabupaten Toba atas nama ibu Miranda Sihombing terhadap Satgas MBG Kabupaten Toba sehingga kita kewalahan dalam pengawasan SPPG yang beroperasi di kabupaten Toba.

"Salah satunya ini. Ketika kita konfirmasi terkait hal ini, alasan pemberhentian sementara karena pembenahan fasilitas dapur, perbaikan tempat pengolahan makan, perbaikan pencucian ompreng, perbaikan instalasi IPAL dan pengadaan kamar mandi SPPG.

Akan tetapi berdasarkan perkembangan sesuai fakta di lapangan yang diperoleh rekan-rekan wartawan ternyata keadaan sebenarnya habis kontraknya SPPG Toba Balige II yang menyebabkan mereka berhenti, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, artinya kenapa Badan Gizi Kabupaten Toba tidak menyatakan fakta yang sebenarnya sehingga terkesan melindungi kekurangan atau kesalahan dari SPPG", terang Eston kecewa.

Keprihatinan atas kecarut marutan dalam pelaksanaan program nasional terkait pemenuhan gizi di Kabupaten Toba dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan akibat tidak adanya keterbukaan informasi dan komunikasi yang tidak terbangun.

"Atas nama Satgas saya juga prihatin atas keadaan ini dan mari kita awasi bersama dan perlu kita tindaklanjuti mempertanyakan ke Badan Gizi Kabupaten maupun Nasional", sebut Eston Sihotang.

Sementara itu, Koodinator Wilayah MBG Kabupaten Toba Miranda E Sihombing mengakui perbedaan informasi yang disampaikan kepada Satgas MBG Toba dengan fakta di lapangan.

"Ya, memang kami juga tahu itu mereka pindah ke bangunan disebelah SPPG itu. Informasi terakhir ini sedang proses pemindahan peralatan masak makanya tidak bisa terjadi operasional karena peralatan masaknya sedang dipindahkan ke sebelah", jawab Miranda E Sihombing saat diklarifikasi Sekretaris Satgas MBG Toba Eston Sihotang.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Kehadiran Komisi X DPR RI disambut oleh Wakil Bupati Toba di SMP Negeri 1 Balige didampingi Staf Ahli TP. PKK Kabupaten Toba Ny. Riama Murphy Sitorus dan sejumlah pimpinan OPD di SMP Negeri 1 Balige, rombongan meninjau beberapa ruang kelas. Dalam kelas itu Anggota Komisi X DPR RI berbincang singkat dengan siswa di dalam kelas.

"Kami butuh perbaikan bagian atap. Sebagian meja kami juga sudah rusak, jendela ruangan juga rusak," kata seorang siswa kepada Ketua Komisi X, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Yayasan TB Soposurung dan Makam Pahlawan Raja Sisingamangaraja. Usai mengunjungi beberapa lokasi itu, rombongan bertolak ke Museum TB Centre untuk makan siang, dilanjutkan dengan rapat bersama Pemkab Toba dan sejumlah perwakilan masyarakat.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati yang juga Wakil Ketua Komisi X, Pemerintah Kabupaten Toba dan perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi.

"Di Toba, Anakhon Hi do Hamoraon di Au. Artinya, anak adalah harta paling berharga. Jadi semiskin apapun kami, kami akan terus berusaha menyekolahkan anak kami. Karena itu kami sangat butuh dukungan dan perhatian Bapak-Ibu," kata Wakil Bupati dalam sambutannya.

Tidak hanya itu, sejumlah aspirasi turut disampaikan oleh peserta rapat, termasuk Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan yang menyampaikan agar pemerintah pusat memberi perhatian terhadap kenaikan gaji tenaga pengajar, termasuk guru TK/PAUD.

Secara rinci, Pemkab Toba menyerahkan 6 proposal permohonan diantaranya pembangunan gedung olahraga, proposal permohonan bantuan peningkatan akses pendidikan, proposal rehabilitasi gedung sentra pemuda, proposal permohonan pembangunan gedung layanan perpustakaan, proposal revitalisasi Makam Pahlawan Raja Sisingamangaraja XII dan proposal eksplorasi warisan peradaban Batak di Eropa dalam rangka  memproduksi film layar lebar Raja Sisingamangaraja XII.

"Tadi juga saya sampaikan ke Komisi X DPR RI  kalau ada satu badan yang bisa mengkoordinir pemerintah kabupaten alangkah indahnya Danau Toba ini satu sikap untuk mengelola Danau Toba ini," kata Wakil Bupati kepada sejumlah awak media usai mengikuti rapat.

Sementara Ketua Tim Reses, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati saat ditanyai soal langkah konkrit atas kunjungan Komisi X ke Kabupaten Toba, beliau menyampaikan bahwa akan ada renovasi pada sekolah yang dikunjungi, yaitu SMP Negeri 1 Balige.

"Yang konkrit InsyaAllah akan ada renovasi ya, pembangunan untuk sekolah SMP yang tadi kita kunjungi. Mungkin juga PIP ya, mungkin nanti bisa lebih dan juga Termasuk memberi perhatian pada angka partisipasi kuliah anak-anak yang bisa ditingkatkan," kata pimpinan rapat, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati.

Dalam Reses tersebut turut hadir anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan, Bonnie Triyana, Denny Cagur, Dr. Hj. Karmila Sari, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, Agung Widyantoro, Ali Zamroni, Melly Goeslaw, Ratih Megasari Singkarru, Dr. H. Muhammad Kadafi, H. Dedi Wahidi, Reni Astuti, Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, Drs. Sabam Sinaga serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Anggota DPRD Kabupaten Toba dari Fraksi PKB, Andi Sumillam Sibarani, menekankan pentingnya penguatan soliditas kader, pemantapan konsolidasi internal, serta penyusunan program kerja yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat dalam Musyawarah Cabang (Muscab) PKB tahun 2026.

Menurut Andi, momentum Muscab ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan ajang strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta menetapkan kepengurusan yang amanah dan berintegritas.

"Kita ingin memastikan partai benar-benar hadir dan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang ada di daerah, terkhusus di Toba," ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus dalam sambutan, Wakil Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Toba mengapresiasi pelaksanaan Muscab PKB dengan motto " Membela yang Benar."

Wabup Toba  menambahkan bahwa Muscab bukan sekadar agenda konstitusi organisasi melainkan sebuah proses pendewasaan demokrasi di daerah kita.

Masih kata Wabup Toba, bahwa PKB dengan semangat Religius-Nasionalis adalah wadah yang menyatukan nilai-nilai spiritualitas dengan kecintaan pada tanah air. Selama ini PKB telah menunjukkan peran penting dalam panggung politik nasional maupun daerah.

"Kehadiran partai politik termasuk PKB adalah mitra strategis pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal kebijakan pembangunan," sebutnya dalam sambutannya.

Diharapkan, melalui Muscab tersebut akan lahir pemikiran cerdas dan siapapun nanti yang terpilih sebagai nahkoda DPC PKB Kabupaten Toba kiranya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Dalam berdemokrasi, perbedaan pandangan dan pendapat adalah hal yang lumrah, namun mari kita jadikan perbedaan itu sebagai kekayaan untuk mencapai mufakat yang terbaik," lanjut Wabup Toba.

Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau mengajak seluruh kader PKB di Kabupaten Toba untuk menjalankan politik yang santun, riang dan edukatif.

"Mari suguhkan politik yang santun, edukatif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujar Wabup Murphy mengakhiri sambutan.

Ketua DPC PKB Kabupaten Toba periode 2021-2026, Sabaruddin Tambunan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muscab tersebut untuk mendengar hasil supervisi DPP PKB.

"Yang selanjutnya nanti nama-nama itu akan mengikuti fit and proper test dalam waktu yang akan datang," ujarnya.

Turut hadir dalam Muscab DPC PKB Kabupaten Toba pengurus DPP PKB pusat yang juga anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Khadafi, Wakil Ketua DPW PKB Sumut yang juga anggota  DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga, Sekwil DPW PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga, Bendahara DPW PKB Sumut yang juga Anggota DPRD Sumut, Dr. Dewi Fitriani, Ketua Dewan Syuro PKB Toba, Raja Halasan Sirait, Forkopimda, Anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Toba dan para pengurus DPC PKB Kabupaten Toba serta seluruh pengurus DPAC PKB seluruh kecamatan di Kabupaten Toba, pimpinan partai politik di Kabupaten Toba dan undangan lainnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, didampingi nyonya Riama Murphy Sitorus, hadir langsung di lokasi untuk memantau dan mengkoordinasikan upaya pencarian yang kini memasuki hari keempat.

Kedatangan pejabat daerah ini memberikan semangat baru bagi tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Kabupaten Toba, serta tim penyelam profesional dari PT. Regal Spring Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi tim pencari sangat berat.

Berdasarkan data di lapangan, kedalaman palung Danau Toba di titik kejadian mencapai 105 meter. Kedalaman ini berada di luar batas kemampuan maksimal penyelam manusia, sehingga proses pencarian menjadi sangat terbatas dan memerlukan teknologi serta metode khusus.

Meski menghadapi kendala, Wakil Bupati Audi Murphy memberikan instruksi tegas d dengan penuh harap jasat korban bisa ditemukan.

"Lakukan segala upaya semaksimal mungkin. Koordinasikan dengan semua pihak yang bisa membantu. Ikuti SOP yang telah ditetapkan, namun jangan hentikan usaha kita," tegas Audi Murphy kepada Kepala Pelaksana BPBD dan tim di lokasi.

Air Mata dan Kerelaan Ibu Korban, momen paling menyentuh terjadi saat Wakil Bupati menemui Ibu Nuraini Simbolon, ibu dari korban, Frater Christopher Rustam. Wanita yang setia menunggu di lokasi sejak hari pertama kejadian itu tampak tegar namun penuh haru.

Dalam percakapan, Wakil Bupati menyampaikan dukungan moral dan belasungkawa mendalam.

"Sebagai umat Katolik, kami yakin Ibu telah mengiklaskan anak Ibu menjadi milik Tuhan. Namun kami akan tetap berupaya semaksimal mungkin, semoga Tuhan merestui keinginan kita ini," ujar Wakil Bupati dengan suara bergetar menahan tangis.

Kehadiran pemerintah daerah dan kesungguhan tim pencari membuat keluarga merasa tidak sendirian.

Ibu Nuraini Simbolon menyampaikan terima kasih yang tulus atas perhatian dan kerja keras semua pihak.

"Kami benar-benar berterima kasih. Kami tidak merasa sendiri, kami merasa dirangkul. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan Bapak-Ibu semua," ucapnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Pasalnya, oknum aparat ini diduga bertindak sewenang-wenang dengan melakukan pemalangan sebuah rumah yang berlokasi di Balige, Kabupaten Toba, pada Kamis (09/04/2026).

Peristiwa tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar, mengingat lokasi kejadian berada di luar wilayah hukum Kabupaten Dairi.

Tindakan pemalangan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah setempat (Kabupaten Toba) ini dinilai sebagai tindakan ultra vires atau melampaui kewenangan.

Bernard Pardede, mewakili pihak keluarga, menilai tindakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Dairi keliru.

"Pasalnya, ia menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi serta memerintahkan personil Satpol PP Dairi untuk memagar atau memalang rumah tersebut," Tegas Bernard. 

Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya, diketahui bahwa rombongan tersebut menggunakan kendaraan dinas berplat merah yang seharusnya diperuntukkan bagi tugas kedinasan. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan yang diduga berkaitan dengan urusan pribadi atau tugas di luar wilayah dan kewenangan tersebut jelas melanggar kode etik serta aturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Merespons pemberitaan dan bukti visual yang beredar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, S. Charles Lamhot Bantjin, memberikan konfirmasi terkait kasus tersebut.

Dijelaskan bahwa pihaknya telah segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan teguran keras kepada Kasatpol PP Horas Pardede. Pemerintah Kabupaten Dairi menegaskan tidak menoleransi pelanggaran etika maupun penyalahgunaan fasilitas negara.

"Yang bersangkutan sudah kita tegur Pak terkait pemakaian mobil dinas untuk urusan pribadi," tegas Charles Lamhot Bantjin kepada awak media, Jumat (10/04/2026).

Terpisah, Horas Pardede saat dikonfirmasi mengatakan Ketika melintas di lokasi, kaget mendapati rumah saya sedang dihuni orang lain.

Aset tersebut jelas, saya punya hak. Menindaklanjuti hal ini, saya akan melaporkan dan mengajukan permohonan pengukuhan hak kepemilikan ke pengadilan pada hari Selasa besok," ucap Horas.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

RDP gabungan komisi A, B dan C dipimpin Wakil Ketua DPRD Thomson Manurung dan dihadiri sejumlah anggota DPRD lainnya.

Kekecewaan atas kinerja Jimmy Panjaitan selama menjabat Dirut BPODT hingga berujung pada penolakan didasari beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan kepala desa yang hadir dalam RDP tersebut.

"Kami menolak secara tegas untuk perpanjangan Dirut BPODT Jimmy Panjaitan", sebut Kepala desa Pardomuan Ajibata, Tamba Tua Sirait mewakili masyarakat Ajibata yang hadir.

Beberapa poin yang mendasari penolakan diantaranya, tidak tercapainya tujuan dibentuknya BPODT dan tidak mampu menjalankan program dan visi misi selama masa kepemimpinan Jimmy Panjaitan.

"Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik dengan pemerintah sekawasan Ajibata baik kecamatan dan desa. Tidak mengakomodir seluruh UMKM yang ada di sekitaran kawasan Kaldera", sebutnya.

Selain itu, pihak BPODT disebutkan menaikkan pajak atau sewa lahan UMKM hingga 30% dan tidak transparan serta tidak melibatkan masyarakat dalam pengalihan pengelolaan BPODT Caldera.

"Mempersempit ruang bagi sanggar tari dan budaya untuk berkembang. Tidak pro aktif dalam hal mempromosikan kawasan wisata di sekitaran Caldera Kecamatan Ajibata. Tidak memberdayakan masyarakat setempat dalam hal rekruitmen tenaga kerja", jelasnya menuturkan.

Menanggapi 11 poin yang dibacakan, perwakilan BPODT yang hadir mengikuti rapat mengakui keresahan yang timbul di tengah masyarakat.

"Kami memahami ini menjadi poin-poin keresahan secara umum berbicara tentang kinerja dan kelembagaan kami. Betul Investasi di Toba Caldera cukup lambat. Terkait investasi kita menghadapi banyak masalah, termasuk jangka investor untuk berinvestasi. 30 tahun untuk jangka waktu berinvestasi. Beberapa investor yang sudah berminat dan menandatangani persoalannya terletak di jangka waktu.

UMKM memang sejak Nimo Caldera sudah dipindah kelolakan namun kami menyiapkan lokasi UMKM. Disitu tidak ada penarifan atau sewa. Namun untuk UMKM di dalam jadi mereka punya sistem untuk pengelolaan dengan sistem bagi hasil.

Untuk penempatan pos retribusi betul ada di jalan kabupaten namun masih di lahan kami. Pemindahan pos sudah kami rencanakan", terang Gito Pardede mewakili BPODT.

Sementara itu, perwakilan BPODT lainnya Josua Pardomuan Sihombing menjelaskan dari sisi rencana induk, perletakan pos retribusi tidak ditempatkan di posisi yang sudah ditentukan karena lokasi yang seharusnya letak pos retribusi belum layak.

Berbagai tanggapan dan masukan dari eksekutif diwakili Asisten Ekbang Jonni Lubis dan Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Toba Sahat Manullang dan stakeholder yang hadir disampaikan dalam RDP hingga akhirnya mendapat kesimpulan.

Terhadap 11 poin yang disampaikan yang menimbulkan keresahan masyarakat, BPODT diharapkan dapat menyikapi dan melakukan perubahan.

"Terkait penolakan Dirut BPODT yang menjadi aspirasi dari kepala desa sebagai pemohon maka kami akan berkoordinasi untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat dan tentunya yang membidangi. Itu menjadi kesimpulan rapat kita pada sore hari ini", pungkas Thomson Manurung mengakhiri rapat.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dalam LKPJ tersebut Bupati Toba menyampaikan pendapatan daerah ditargetkan Rp 1.288.418.122.651,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.220.313.353.032,13 atau tercapai sebesar 94,71% dengan rincian
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 126.588.191.248,13 atau sebesar 89,15 % dari target yakni sebesar Rp 141.981.595.204,00. Kemudian Pendapatan Transfer sebesar 1.083.520.095.928,00, dicapai 95,55% dari target yakni Rp 1.133.883.505.495,00. Selanjutnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 10.205.065.856,00 atau dicapai 81,29% dari target Rp 12.553.021.952,00.

Sementara pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.346.474.325.420,56 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.244.000.702.265,00 atau 92,38% dengan rincian belanja operasi dialokasikan sebesar Rp 887.159.280.478,33 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 826.737.528.636,00 atau 93,18 %. Kemudian belanja modal dialokasikan sebesar Rp 188.845.882.294,23 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 176.307.352.085,00 atau 93,36%. Selanjutnya belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp 3.582.574.808,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 20.000.000,00 atau 0,55%. Berikutnya adalah belanja transfer dialokasikan sebesar Rp 266.886.587.840,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 240.935.821.544,00 atau 90,27%.

Berikutnya adalah realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan, dimana total pembiayaan adalah sebesar Rp 58.056.202.769,56 dan dapat direalisasikan 100%. Kemudian penerimaan pembiayaan (sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya) adalah sebesar Rp 61.056.202.769,56 dan terealisasi 100%. Terakhir adalah pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal daerah) sebesar Rp 3.000.000.000,00 yang juga terealisasi 100%.

Dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 tersebut juga disampaikan capaian kinerja makro Kabupaten Toba yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditahun 2024 78,44 naik pada tahun 2025 menjadi 79,17 poin. Angka kemiskinan pada tahun 2024 adalah 8,07 poin, sementara pada tahun 2025 turun menjadi 7,21 poin. Angka pengangguran pada tahun 2024 adalah 1,09 % sementara pada tahun 2025 turun menjadi 1%. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, ditahun 2024 4,84 menjadi 4,10 ditahun 2025. Pendapatan per kapita tahun 2024 3,45 menjadi 2,74 pada tahun 2025. Gini ratio pada tahun 2024 0,348 menjadi 0,289 pada tahun 2025. 
Tidak hanya capaian kinerja makro, dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025, Bupati Toba juga turut menyampaikan capaian kinerja urusan pemerintah.

Usai menyampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Toba yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD Toba, rapat kemudian diskors hingga Kamis 30 April 2026 pukul 10.00 WIB untuk memberikan waktu kepada gabungan komisi turun lapangan pada tanggal 13 April 2026 dan pembahasan Komisi A, Komisi B, Komisi C bersama dengan OPD untuk membahas LKPJ Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 14 April 2026.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dalam aksi tersebut, sekelompok orang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama, disertai dengan tindakan pencurian.

Berdasarkan penetapan Polres Toba tanggal 10 November 2025 lalu, kelima pelaku dijerat pasal berlapis yang cukup berat, yakni Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana subsider Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 362 KUHPidana. Pasal ini mengatur ancaman hukuman bagi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok serta pencurian.

Dalam persidangan, JPU Kristian Hutasoit membacakan permohonan hukuman yang disesuaikan dengan peran masing-masing terdakwa.

Pada berkas perkara pertama, Terdakwa I Freddy Sinurat dan Terdakwa III Jaya Sinurat masing-masing dituntut hukuman penjara selama 1 tahun. Sementara itu, tuntutan lebih berat diajukan kepada Terdakwa II Surung Sinurat dengan permohonan hukuman 1 tahun 2 bulan.

Hal serupa berlaku dalam berkas perkara kedua. Terdakwa I Hendra Sinurat dituntut hukuman 1 tahun penjara, sedangkan Terdakwa II Julfiker Sinurat dimohonkan hukuman 1 tahun 2 bulan.

Reaksi Korban: "Harusnya Sesuai Pasal yang Dikenakan"

Terpisah, Julkiffli Sinurat selaku korban menumpahkan kekecewaannya mendengar besaran tuntutan tersebut. Menurutnya, meski para terdakwa telah dijerat dengan pasal berlapis, namun pembacaan tuntutan yang diajukan jaksa dirasa belum mencerminkan rasa keadilan.

"Saya melihat bacaan tuntutan itu tidak ada keadilan. Padahal mereka dikenakan hanya dituntut 1 Tahun 2 Bulan. Saya berharap hukuman kepada kelima terdakwa ini sesuai dengan pasal yang dikenakan," Ucap Julkiffli.

"Saya memohon kepada Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung Republik Indonesia dan Bapak Harli Siregar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Toba dan besar harapan saya keadilan dapat ditegakkan di kabupaten Toba," Tegas Julkiffli Selasa (07/04/2026).

Hingga berita ini diturunkan, proses persidangan akan berlanjut ke tahap pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba, Harrizon Hutabarat menyampaikan bahwa jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi berjumlah 169 dengan rincian 103 laki-laki dan 66 perempuan. Nantinya para peserta akan mengikuti berbagai seleksi untuk mendapatkan 20 orang terbaik menjadi anggota Paskibraka.

Adapun jadwal seleksi yang disampaikan oleh Harrizon Hutabarat dimulai dengan seleksi  Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada 31 Maret 2026, dilanjutkan dengan seleksi intelegensi umum pada 1 April 2026, seleksi kesehatan dan parade pada 2 April 2026, seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan pada 7-8 April 2026 dan diakhiri dengan seleksi kepribadian menyangkut wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial pada 9 April 2026.

Bupati Toba dalam amanatnya menyampaikan bahwa para peserta adalah putra putri terbaik perwakilan dari berbagai sekolah yang akan membawa harapan dan kebanggaan bagi orang tua serta sekolah masing-masing. Bupati menyebut bahwa Paskibraka bukan hanya sekadar terampil baris berbaris atau fisik yang kuat namun Paskibraka adalah tentang karakter (membentuk kedisiplinan), wawasan kebangsaan (menanamkan rasa cinta kepada NKRI) dan kepemimpinan (belajar bekerja dalam tim di bawah tekanan).

"Seleksi adalah gerbang awal, siapapun yang terpilih nantinya kalian adalah kader pemimpin bangsa di masa depan, maka keluarkan potensi terbaik, jaga kesehatan, ikuti instruksi panitia dengan cermat, tetaplah rendah hati. Ingatlah proses dan usaha tidak menghianati hasil," pesan Bupati Toba kepada seluruh peserta.

Beliau juga mengajak calon Paskibraka
untuk mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi ini dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Beliau juga menyampaikan kepada panitia agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah Swasta Bintang Timur 1 Balige yang turut menghadirkan siswa/i dalam acara pembukaan seleksi sehingga dapat menambah wawasan bagi mereka dan telah memberikan dukungan fasilitas kepada calon anggota Paskibraka," lanjut Bupati.

Mengetahui anggota Paskibraka yang berjumlah 20 orang, Bupati menyampaikan akan berupaya menambah jumlah anggota Paskibraka di tahun-tahun mendatang untuk memberi peluang yang lebih besar kepada para pelajar SMA/SMK sederajat yang ada di Kabupaten Toba.

"Jika kendalanya adalah anggaran, di tahun-tahun mendatang kita upayakan menambah untuk memberi peluang bagi anak-anak kita," kata Bupati.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

"Sebenarnya memang kelihatan danau, Tapi sedikit terhalang pohon," kata Sebastian, Senin (30/3/2026).

Hal ini disampaikan Sebastian menanggapi keluhan salah satu penginap tentang pemandangan danau. Penginap  mengeluh ketidaksesuaian info pemandangan danau dari kamar  dimana ia pernah  memesan di salah satu aplikasi pemesanan digital .

Sebagai pengelola homestay yang sudah biasa menerima tamu dari nusantara bahkan luar negeri, Sebastian juga memaparkan perlunya calon penginap memahami betul apa itu homestay.

"Tapi konsumen sepertinya perlu dikasih tahu bahwa menginap di homestay tidak sama dengan menginap di hotel yang serba lengkap berharap ada reception dan aneka fasilitas lainnya," katanya menambahkan.

Sebelumnya atas arahan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba, Tumpal Panjaitan, tim Disbudpar melakukan inspeksi lapangan pada Jumat , 27 Maret 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Bilhot Sirait, bersama enam orang staf.

Peninjauan yang dilakukan meliputi pengecekan langsung kondisi fisik penginapan, pengecekan fasilitas kamar dan lingkungan, serta pendalaman informasi terkait keluhan yang beredar di salah satu media. Tim juga melakukan klarifikasi kepada pihak pengelola guna mencocokkan antara pemberitaan yang beredar dengan kondisi nyata di lapangan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan indikasi penipuan. 
Permasalahan yang terjadi dinilai sebagai kesalahpahaman terhadap konsep penginapan yang mengusung suasana alami dan berbeda dari hotel konvensional serta perubahan view akibat vegetasi di sekitar homestay.

Beberapa hal yang sempat dipersoalkan, seperti dugaan bangunan rusak ternyata merupakan bagian dari desain.

Selain itu,kata Pengelola Sebastian Hutabarat bahwa waktu kedatangan tamu di luar jam check-in turut memengaruhi kesiapan pelayanan.

Sebagai pengelola,Sebastian Hutabarat bersama istrinya Imelda Tiurniari br. Napitupulu juga  menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

"Jangan sampai pelaksanaan kegiatan tidak dipersiapkan sebaik mungkin. Persiapan baik saja belum tentu hasilnya baik, apalagi persiapkannya tidak baik," kata Sekda saat menjadi pembina apel gabungan ASN di halaman kantor Bupati Toba, Senin (30/3/2026).

Selain mengingatkan  pelaksanaan kegiatan, beliau juga meminta setiap ASN memberikan edukasi kepada masyarakat menyoal bahaya kebakaran. Hal itu disampaikan karena akhir-akhir ini kebakaran sering terjadi di Kabupaten Toba.

"Memang 2 hari ini sudah turun hujan, tetapi sebelumnya kita mengalami kemarau hampir 2 bulan," lanjut Sekda.

Selain dua poin tersebut, Sekda juga meminta setiap OPD untuk mengaktifkan kembali website masing-masing sebagai wadah untuk meng-update setiap data terbaru agar dapat diakses oleh publik.

"Termasuk dalam hal data, maka saya minta setiap OPD mengaktifkan membali website masing-masing OPD agar setiap data itu dapat di-update dan publik juga akan bisa mengakses data ada di setiap OPD," ujar Sekdakab Toba mengakhiri amanatnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Hingga berita ini diterbitkan belum ada informasi resmi dari pihak sekolah, namun Kepala Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Toba, Rikardo Hutajulu yang dihubungi lewat seluler menyebut telah mengetahui informasi itu. Ditanya soal penggunaan ruang kelas untuk ujian tengah semester pada Senin (30/3/2026) mendatang, beliau menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan ujian.

"Itu nanti bisa disiasati oleh Kepala Sekolah. Tidak akan mengganggu ujian," kata beliau singkat.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Di Kabupaten Toba, Maruarar Sirait mengunjungi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lumban Pea Kecamatan Balige, Desa Patane V dan Parparean II di Kecamatan Porsea. Dalam peninjauan tersebut, Maruarar Sirait tidak hanya meninjau rumah yang menerima bantuan tetapi juga melihat langsung proses pemberian bantuan, termasuk proses penawaran oleh toko bangunan. Beliau bahkan menyempatkan diri untuk menjelaskan proses penerimaan bantuan kepada masyarakat.

"Ingat, tidak ada yang namanya pungli. Kalau ada pungutan langsung foto, video. Kita penjarain itu," kata Maruarar Sirait kepada para penerima bantuan di Desa Lumban Pea.

Dirinya menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya harus benar-benar adil dan transparan.

"Ini harus adil, jangan yang kaya dapat sementara yang miskin tidak dapat. Pak Prabowo sudah tingkatkan anggaran untuk tahun ini," lanjut beliau disambut tepuk tangan warga sebagai bentuk terimakasih kepada Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Toba juga menyampaikan bahwa terdapat 8.400 lebih rumah tidak layak huni di Kabupaten Toba.

"Sementara kalau jumlah warga yang tidak memiliki rumah masih dalam proses pendataan," kata beliau kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini diharapkan dapat membantu warga untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Selain bantuan dari pemerintah, juga diharapkan bantuan dari masyarakat dan saudara atau famili penerima bantuan agar bergotong-royong dan memberi bantuan swadaya, seperti membantu proses perbaikan atau memberikan bantuan dalam bentuk uang atau material yang dibutuhkan.

Untuk Tahun Anggaran 2026, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya direncanakan 19.668 unit untuk Propinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Toba direncanakan mendapat 509 unit yang tersebar di beberapa Desa, salah satunya Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige yang mendapat 20 unit bantuan. Meski begitu, angka 509 unit tersebut masih akan diverifikasi oleh tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dalam upacara pembukaan, Wakil Bupati Toba yang didaulat menjadi pembina upacara menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pelaksanaan pelatihan dasar tersebut. Beliau menyampaikan bahwa daerah Tapanuli, termasuk Kabupaten Toba berada di dataran tinggi yang rawan bencana gempa, longsor dan banjir. Relawan penanggulangan bencana tentu sangat dibutuhkan.

"Kami juga menganggap ini sangat penting terutama di daerah Tapanuli, karena kita berada di dataran tinggi yang rawan longsor. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang memahami penanggulangan bencana," kata beliau.

Audi Murphy menambahkan bahwa dalam penanggulangan bencana, niat yang tulus tidak cukup untuk menolong orang yang terkena bencana, butuh pengetahuan dasar tentang penanggulangan bencana yang harus dipahami dan ketahui oleh para relawan. 

"Sekadar niat tulus tidak cukup. Kita harus paham SOP nya. Kita harus tau bagaimana cara menanggulangi bencana, bagaimana cara menolong orang yang terkena bencana. Maka dari itu, setelah menjalani pelatihan ini para relawan akan mendapat sertifikat," lanjut Wakil Bupati.

Pelatihan dasar ini diikuti oleh 149 relawan yang berasal dari beberapa Kabupaten di kawasan Tapanuli, termasuk dari Aceh. Adapun pelatihan dasar yang akan diajarkan kepada para relawan adalah pelatihan water rescue, vertikal rescue, penguatan selter, advokasi sosial, sketsa bencana longsor dan gempa.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Seorang wisatawan yang ditemui pada Selasa (24/3/2026) siang, Renol Hasibuan, wisatawan yang datang dari Kabupaten Asahan menyebut bahwa Pantai Pangkodian sangat menarik. Selain karena lanskap yang dikelilingi hutan dan tebing dengan pemandangan utama Danau Toba, Pantai Pangkodian juga sangat menarik karena jauh dari kawasan pemukiman. 

"Di sini tenang, rimbun dan sejuk. Di belakang tebing berhutan dan di depan ada danau yang airnya masih bersih," kata Renol.

Meski begitu, dirinya juga berharap agar ke depan gazebo atau bangunan yang berada di pantai pasir dapat bongkar agar pantai pasir bersih dari bangunan apapun. 

"Ini (bangunan gazebo) harusnya di seberang jalan. Jangan sampai masuk ke pantai pasir. Cukup hanya tenda pengunjung saja yang diijinkan sampai ke sini, kalau sifatnya bangunan harusnya di seberang jalan," katanya memberi saran.

Tak hanya itu, dirinya juga menyarankan agar parkir kendaraan dipusatkan di satu tempat agar kendaraan para pengunjung tidak lalu-lalang. 

"Biarkan saja pengunjung jalan kaki dari kantong parkir sampai ke lokasi camp. Jangan sampai kendaraan lalu-lalang, sehingga suasana ketenangan itu semakin terasa. Enggak ada suara klakson dan knalpot, belum lagi kalau knalpotnya bising. Tetapi dengan catatan pengelola parkir harus menjamin keamanan kendaraan pengunjung," lanjutnya memberi saran.

Kini, pengembangan lokasi wisata Pangkodian terus dibenahi termasuk perbaikan jalan menuju pantai. Saat ini jalan tersebut telah diperlebar dan direncanakan akan diaspal untuk mempermudah akses wisatawan.

"Kami berharap dukungan semua pihak, termasuk oleh pihak kehutanan terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan ke tempat ini. Terlebih karena perbaikan jalan ini dilakukan oleh pihak ke tiga, ini harus benar-benar kita dukung," kata Holong Simanjuntak, Kepala Desa Lintong Nihuta yang ditemui di lokasi wisata Pantai Pangkodian pada Selasa (24/3/2026) siang.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Rangkaian acara dimulai dengan ibadah syukuran, diikuti dengan pemotongan kue dan pelepasan balon sebagai simbol harapan bagi kemajuan daerah.

Setelah pelepasan balon, Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) menyerahkan penghargaan berbentuk Bulang-Bulang kepada mantan Bupati Toba Samosir periode 2010-2015, Pandapotan Kasmin Simanjuntak beserta istri. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas jasa dan dedikasi beliau selama menjabat, sebelum daerah berubah nama menjadi Kabupaten Toba.

Selanjutnya, berbagai tokoh termasuk tokoh masyarakat, mantan bupati, wakil bupati, mantan ketua DPRD, anggota DPR RI, kepala daerah tetangga, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, dan Forkopimda menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa agar Kabupaten Toba semakin sejahtera dan maju menuju visi Toba Mantap 2029 dan Indonesia Emas 2045.

Disela kegiatan, juga ditampilkan berbagai pertunjukan seni budaya seperti tortor tandok, tortor etnik Simalungun, tortor Forkala, serta penampilan polisi cilik yang menghibur hadirin.

Dalam sambutannya, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu beserta istri, bersama Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus dan istri, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan harus melibatkan semua lapisan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab.

"Kita patut bersyukur atas berbagai capaian di bidang infrastruktur, pendidikan, pariwisata, dan pertanian. Mari kita jaga persatuan, rawat nilai budaya dan kearifan lokal, serta pastikan pembangunan hari ini menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang," ucap Bupati, yang juga mengajak masyarakat untuk bergerak bersama menuju Toba Mantap 2029.

Acara juga diisi dengan penyerahan bantuan, antara lain ambulans jenis Triton dari Bank Sumut untuk Puskesmas Nassau dan ambulans jenis Luxio dari Panitia Natal Nasional 2025 untuk Puskesmas Parsoburan. Selain itu, Anggota DPR RI Martin Manurung menyerahkan alat pertanian yang akan disalurkan kepada para petani, hasil kerja sama dengan Pemkab Toba dan Bank Sumut.

Tidak hanya itu, dilakukan juga penyerahan piala bagi para juara berbagai perlombaan, diikuti dengan devile dari setiap kecamatan yang membawa hasil bumi, produk UMKM, dan potensi daerah lainnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Saat pembukaan lomba tenun sirat, Ketua Dekranasda Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu menyampaikan terimakasih atas kesediaan para peserta dan orang tua serta camat yang telah bersedia hadir dan mengikuti lomba untuk memeriahkan HUT ke-27 Kabupaten Toba.

Beliau juga menyampaikan bahwa seni tenun sirat merupakan warisan turun-temurun yang harus dilestarikan.

"Lomba ini bukan sekadar kompetisi tetapi juga menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk berkarya lebih baik lagi dalam melestarikan dan mempertahankan warisan budaya," kata beliau.

Beliau juga menyampaikan bahwa Dekranasda akan terus berkolaborasi dengan Dinas Koperindag untuk melakukan penyebaran pertumbuhan generasi muda yang mau melanjutkan warisan budaya diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Toba.

"Terlebih Kabupaten Toba merupakan salah satu daerah kunjungan wisata sehingga wisatawan diharapkan mendapatkan oleh-oleh khas karya putra-putri terbaik Toba," sebut Ketua Dekranasda.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Berbagai kelompok dari berbagai Kabupaten dan Kecamatan menunjukkan keahlian mereka dalam mengemudikan perahu panjang tersebut.

Terpisah, Saut Sihombing Panitia HUT Toba menyampaikan bahwa artis lokal dan nasional akan memeriahkan perayaan telah tiba di daerah Toba sejak tanggal 13 Maret 2026.

"Kami berharap seluruh masyarakat Toba dapat ikut serta memeriahkan HUT Toba Ke-27 ini, karena kapasitas Lapangan Venue telah disiapkan untuk menampung hingga 10.000 penonton," ujar Saut.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Tunggul Simanjuntak Ketua Panitia Khusus dalam pertandingan Turnamen Catur menyampaikan bahwa pertandingan turnamen Catur ini salah satu rangkaian HUT Toba.

"Pertandingan turnamen catur ini untuk memeriahkan hari ulang tahun Toba dan disamping itu juga kita nantinya mencari bibit para atlet catur agar dipertandingan berikutnya bisa kita mengedepankan yang berprestasi untuk kita pertandingan ke yang lebih tinggi eventnya kedepan," jelas Tunggul.

Dalam pertandingan turnamen catur dalam rangka HUT Toba ini peserta mulai usia 17 Tahun keatas laki-laki maupun perempuan dan sampai saat ini peserta yang  bertanding ada 72 peserta dalam kategori umum, artinya bisa laki-laki dan bisa perempuan di adu dalam satu kategori ini, tambah Tunggul Simanjuntak.

Terpisah, Jonny Hutajulu peserta turnamen Catur mengatakan bahwa pertandingan catur saat ini sangat bagus.

"Pertandingan ini sangat bagus dan kedepan lebih dimasyarakatkan, khusus Percasi Toba agar lebih giat lagi melakukan pertandingan-pertandingan yang sama seperti hari ini kedepannya," harap Jonny.

Tidak hanya Catur, pertandingan Bola Voli juga dilaksanakan dilapangan Kantor Bupati Toba terdapat dua kategori pertandingan, pertandingan antar instansi dan umum.

Heri Sinaga Kordinator pertandingan Bola Voli meyampaikan ada 12 tim dari instansi dan 16 tim dari umum yang bertanding hari ini.

Nantinya hasil pertandingan turnamen Catur dan Bola Voli akan diumumkan di hari puncak HUT Toba Sabtu, 14 Maret 2026.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Para peserta lomba terlihat sangat antusias untuk mengikuti pertandingan salah satunya Harizon Wardako Hutabarat yang berterimakasih dengan adanya kegiatan Pingpong yang dilaksanakan untuk menyambut perayaan HUT Toba Ke- 27.

"Sangat berterimakasih dengan adanya kegiatan ini, ada banyak peserta yang ikut dari berbagai lapisan dari segala kelompok usia ada yang muda dan ada yang tua ikut berpartisipasi hari ini. Mudah-mudahan event yang sama perlu dilaksanakan di Kabupaten Toba sekaligus untuk merajut kebersamaan diantara sesama kedepannya," harap Harizon.

Kegiatan pertandigan Pingpong diikuti 32 peserta tunggal dan 10 peserta ganda terang Pangondian Lumbantoruan Ketua Pingpong yang dibawah naungan Kormi.

"Ada 32 peserta tunggal dan 10 peserta danda yang ikut dalam pertandingan Pingpong ini, pertandingan ini akan berakhir hari ini dan untuk penyerahan hadiah akan diberikan dipuncak HUT Toba Ke- 27 Tahun Sabtu, 14 Mei 2026 yang akan datang," terang Pangondian.

Selain Pingpong, pertandingan Bulu Tangkis juga di gelas di GOR jalan By Pass Balige yang diikuti para peserta dengan kategori yang dipertandingkan pada Kejuaraan Bulu Tangkis terbagi tiga diantaranya:
A. INSTANSI/UMUM
- Tunggal Putra (32 peserta)
- Tunggal Putri (13)
- Ganda Putra 32
- Ganda Putri (10)
B. PELAJAR SMP
- Tunggal Putra (27)
- Tunggal Putri (21)
- Ganda Putra (14)
- Ganda Putri (10)
C. PELAJAR SD
- Tunggal Putra (32)
- Tunggal Putri (20)
- Ganda Putra (17)
terang Martin Edward Manik Koordinator Bulutangkis.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Kegiatan ini digelar pada hari pertama perayaan, Senin (9/3/2026), bersamaan dengan pertandingan futsal, setelah acara paripurna HUT di Gedung DPRD Toba dan pembukaan lomba di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Margala merupakan olahraga tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu dan dulunya menjadi hiburan resmi para raja Batak, bahkan dijadikan ajang pencarian jodoh bagi remaja kala itu.

Permainan ini melibatkan dua tim, yaitu tim penjaga dan penyerang yang bersaing melalui strategi, kecepatan dan ketangkasan. Arena permainan berbentuk empat kotak dari tiga garis horizontal dan tiga garis vertikal yang digambar di tanah.

Tim penjaga terdiri dari empat orang (tiga di titik depan dan satu di tengah garis vertikal), sedangkan tim penyerang berusaha memasuki arena tanpa tersentuh. Jika tersentuh, pemain penyerang kalah dan berganti posisi dengan penjaga; jika lolos, akan mendapatkan nilai tambah.

Ketua Panitia Hut Kabupaten Toba, Saut Sihombing, menyampaikan bahwa pendaftaran peserta lomba masih dibuka hingga Kamis (26/2/2026), namun lomba akan dieliminasi jika jumlah peserta tidak sesuai kebutuhan.

Seluruh rangkaian perayaan HUT ke- 27 Kabupaten Toba berlangsung hingga Sabtu, 14 Maret 2026.

[Redaktur: Hadi Kurniawa]

Terlihat antusias para pelajar dalam mengikuti lomba renang begitu juga dengan pendamping yang turut memberikan semangat kepada para peserta mewarnai berlangsungnya perlombaan renang.

Argado Nainggolan peserta didik SD 173524 Balige yang turut ikut dalam lomba renang merasa senang dan berhadap dapat meraih juara.

"Sangat senang dalam perlombaan renang ini, karena saya juga sering mengikuti perlombaan renang. Saya berharap kiranya nanti dapat meraih juara," harap Argado.

Terpisah, Ridoi Sitanggang orang tua peserta renang merasa senang dengan adanya perlombaan ini dan dalam kegiatan renang seperti ini bisa menjadi tolak ukur untuk anaknya.

"Kami sebagai orang tua merasa senang untuk perlombaan seperti ini, karena buat kami orang tua ini memacu semangat untuk anak-anak kami untuk ikut berkompetisi, jadi buat kami orang tua sangat senang apabila diadakan perlombaan-perlombaan seperti ini dan ini menjadi tolak ukur untuk anak-anak kami mengenai kemampuannya khususnya bidang renang," tutur Ridoi Sitanggang.

Gunawan Hutajulu penanggungjawab lomba renang menuturkan bahwa lomba renang hari ini merupakan perlombaan dalam rangka HUT Toba yang Ke- 27 Tahun 2026 yang diikuti 160 orang yang terdiri dari SD A kelas (I, II, III) SD B kelas (IV, V, VI) kemudian SMP satu kategori putra dan putri nantinya hasil dari perlombaan renang ini akan diumumkan disaat puncak HUT Toba Sabtu, 14 Maret 2026.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Melalui rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil pelaksanaan Reses pertama, tim Reses I Dapil Balige Tampahan menitikberatkan perhatian pada sektor pariwisata guna optimalisasi potensi wisata.

"Supaya Bukit Singgolom yang ada di Desa Lintong Nihuta bisa dijadikan destinasi pariwisata di Kabupaten Toba karena pernah dikunjungi langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima dari Belanda.

Kepada pemerintah kabupaten Toba melalui Dinas Pariwisata mari kita jadikan Singgolom menjadi ikon baru pariwisata yang membawa kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Toba khususnya masyarakat setempat," sebut Marnasip Tampubolon selaku juru bicara tim Reses Dapil I, di gedung DPRD, Senin (09/03/2026).

DPRD Toba juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan dan peningkatan aksesibilitas.

"Sebagai salah satu desa wisata Meat perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti pembangunan saran prasarana khususnya pelebaran jalan, pengadaan penerangan jalan dan toilet umum bersih untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke desa Meat agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toba melalui OPD terkait," lanjutnya.

Laporan hasil pelaksanaan Reses I DPRD Kabupaten Toba TA 2026 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD tahun anggaran berikutnya.

"Kiranya pelaksanaan Reses ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan yang berkeadilan di Kabupaten Toba dan sebagai wadah bagi kami anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing," pungkasnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Melalui aksi simbolis Effendi Napitupulu Bupati Toba menendang bola yang diadakan di lapangan utama pusat kegiatan Kabupaten Toba.

Acara yang dihadiri siswa/i dan masyarakat dari berbagai kecamatan se Kabupaten Toba ini akan berlangsung selama 7 hari ke depan, dengan menghadirkan beragam jenis perlombaan olahraga dan festival seni budaya yang dirancang untuk menggugah semangat kebersamaan serta menggerakkan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

Effendi Napitupulu Bupati Toba menyampaikan dalam perayaan HUT Ke- 27 Tahun ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi seluruh masyarakat Kabupaten Toba.

"Kita tidak hanya merayakan usia yang semakin matang bagi Kabupaten Toba, tetapi juga menjadikan momen bagian ajang untuk menyatukan hati dan pikiran seluruh masyarakat dalam membangun daerah yang lebih baik," ucap Bupati.

Menurut Effendi, perlombaan dan festival yang diselenggarakan bukan hanya sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang ada di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat tali silaturahmi yang telah terjalin erat antar warga dari berbagai latar belakang.

Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba yang mencakup berbagai cabang olahraga yang menjadi favorit masyarakat, mulai dari cabang yang populer hingga yang memiliki nilai budaya khas daerah. Di sektor olahraga, peserta akan bersaing dalam perlombaan Futsal, Bola Voli, Renang, Catur, Margala, Bulu Tangkis, solu Bolon dan Pingpong.

Setiap cabang perlombaan dibagi menjadi beberapa kategori usia, mulai dari kelompok anak-anak, remaja dan dewasa agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi untuk menunjukkan kemampuan mereka di acara HUT Toba Ke- 27. 

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan HUT Toba Ke- 27 Saut Sihombing menjelaskan bahwa dalam rangkaian perlombaan bertujuan untuk melestarikan budaya lokal sekaligus mengenalkannya kepada generasi muda.

"Kita ingin memastikan bahwa permainan tradisional yang menjadi bagian dari identitas Kabupaten Toba agar tidak terlupakan. Melalui perlombaan ini, harapannya generasi muda dapat lebih mengenal dan mencintai budaya sendiri," ungkapnya.

Selain perlombaan olahraga, rangkaian HUT Toba Ke- 27 juga diisi dengan berbagai acara seni budaya yang penuh warna, antara lain festival band dan paduan suara. Festival band akan menghadirkan grup musik dari berbagai daerah se Kabupaten Toba, bahkan beberapa grup tamu dari daerah sekitar yang memiliki kemampuan musik yang luar biasa. Sementara itu, paduan suara akan menjadi ajang bagi berbagai komunitas paduan suara dari sekolah, kantor, hingga kelompok masyarakat untuk menunjukkan harmoni suara mereka sambil menyampaikan pesan kebersamaan dan cinta tanah air.

Untuk mendukung kelancaran acara, Pemerintah Kabupaten Toba telah menyiapkan berbagai fasilitas yang memadai, termasuk lapangan olahraga yang telah disiapkan secara optimal, tempat istirahat bagi peserta dan penonton, serta tim medis yang siap siaga untuk menangani segala kemungkinan kejadian tak terduga. 

Acara HUT Kabupaten Toba Ke- 27 diharapkan tidak hanya memberikan hiburan dan ajang kompetisi yang sehat, tetapi juga mampu menjadi katalisator bagi perkembangan olahraga dan seni budaya di daerah. Pemerintah Kabupaten Toba juga berkomitmen untuk terus menyelenggarakan acara serupa di masa mendatang, dengan harapan dapat terus mengangkat nama baik Kabupaten Toba dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakatnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Frans Hendrik Tambunan Ketua DPRD Kabupaten Toba dengan resmi membuka rapat Paripurna untuk hari jadi Kabupaten Toba ke- 27 Tahun.

Frans Hendrik juga mengajak agar meningkatkan rasa memiliki untuk Kabupaten Toba.

"Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan rasa memiliki Kabupaten Toba yang tinggi sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Toba yang lebih baik kedepan," sambut Ketua DPRD Frans Hendrik Tambunan.

Selanjutnya Sekda Kabupeten Toba Paber Napitupulu, AP, Msi membacakan sejarah berdirinya Kabupaten Toba hingga sampai perayaan hari jadi ke- 27 Tahun.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba dihadiri Perkopimda,  mantan Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak, M.B.A. periode 2010 - 2015, Ir. Darwin Siagian, M.M. periode 2016 - 2021 dan juga mantan Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak, S.E. periode 2021 - 2025.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Sekda Toba Paber Napitupulu yang hadir mewakili Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu menyampaikan bahwa Gerakan Pasar Murah digelar untuk menghadapi 
kenaikan harga karena meningkatnya permintaan.

"Karena itu pemerintah hadir untuk membantu masyarakat agar tetap mampu membeli bahan pokok dengan harga terjangkau. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat," kata Bupati melalui Sekda Toba.

Kehadiran Pasar Murah di Desa Pintu Pohan disambut baik oleh masyarakat. Remina Girsang, seorang ibu yang mewakili masyarakat menyampaikan terimakasih atas kehadiran Pemerintah Kabupaten Toba di tengah masyarakat, khususnya di Desa Pintu Pohan.

"Kami menyampaikan terimakasih kepada Bapak Pemerintah yang membuat program Pasar Murah di tempat kami. Ini sangat membantu kami," kata beliau.

Dalam pasar murah tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Bagian Ekon menyediakan 5 komiditi diantaranya beras SPHP dengan kemasan 5 kilogram seharga Rp 56.500, gula pasir dengan harga Rp 15.000/Kg, minyak goreng dengan harga Rp 13.000/Liter, telur dengan harga Rp 48.000/papan dan tepung dengan harga Rp 8.000/kilogram.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Toba tahun 2027 tersebut bertujuan untuk menghimpun aspirasi, masukan dan saran dari pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan rumusan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Toba tahun 2027
Menyelaraskan prioritas program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan transparansi serta memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Karena itu konsultasi publik tersebut melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, unsur pimpinan perangkat daerah se-Kabupaten Toba, Kepala Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, lembaga perbankan, akademisi, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta keterwakilan perempuan, insan pers, LSM, disabilitas dan Forum Anak.

Dalam arahan dan bimbingannya, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang dibacakan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan bahwa dokumen RKPD bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis yang menentukan ke mana arah pembangunan daerah akan dibawa, serta bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Sesuai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025 – 2029, tema pembangunan Kabupaten Toba tahun 2027 adalah “Penguatan landasan pembangunan melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan kualitas layanan  publik, pemerataan infrastruktur dasar, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Tema ini menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Toba ke depan harus bertumpu pada potensi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memastikan pemerataan infrastruktur dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip keberlanjutan.

Bupati juga menegaskan bahwa permasalahan utama pembangunan Kabupaten Toba masih berkutat pada keterbatasan dan pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, dinamika global dan nasional, termasuk ketidakpastian ekonomi dan potensi bencana, juga menjadi faktor yang perlu kita antisipasi secara matang.

Oleh karena itu, isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Toba tahun 2027 difokuskan pada peningkatan ekonomi daerah yang berdaya saing, penguatan kapasitas penanggulangan bencana, serta peningkatan pendapatan daerah sebagai fondasi kemandirian fiskal. Ketiga isu ini saling terkait dan memerlukan pendekatan lintas sektor serta kolaborasi yang kuat.
"Sebagai penjabaran dari isu strategis tersebut, pemerintah Kabupaten Toba menetapkan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2027," kata 
Bupati melalui Wakil Bupati.

Enam prioritas pembangunan daerah tersebut adalah; pertama, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kedua, mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mengembangkan pertanian dan pariwisata, serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.

Keempat, memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi harus terus kita tingkatkan. Kelima, memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan Linmas. Keenam, memperkuat lembaga adat dan sanggar budaya untuk mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal. budaya dan adat istiadat merupakan identitas sekaligus kekuatan kabupaten toba yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari pembangunan yang berkarakter.  "Melalui konsultasi publik ini, saya mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan masukan, saran, dan rekomendasi secara terbuka, objektif, dan konstruktif," sebut Bupati melalui Wakil Bupati.

Adapun pemateri dalam Konsultasi Publik tersebut adalah Kepala Bappelitbangda Sofian Sitorus, Kepala BPS Toba Sabar Alberto Sabar Harianja, Kepala BPKAD Fernando Samosir dan Kepala Bappenda Kabupaten Toba Harlen Simarmata.

Turut hadir Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan, Kapolres Toba AKBP. Vinsensius J. Parapaga, S.IK, Kajari Toba Muslih, SH, MH, Dandim 0210/TU diwakili Kasdim Mayor AS. Butarbutar. Sekda Kabupaten Toba Paber Napitupulu Ketua TP. PKK Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu, Ketua DWP Kabupaten Toba Ny. Martha Paber Napitupulu, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setdakab Toba serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba. Mewakili Kepala BPN Kabupaten Toba Paimin Marbun, Kepala BPS Kabupaten Toba Sabar Alberto Harianja dan undangan lainnya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Menurut informasi dari Kapolsek Balige,  Libertius Siahaan, laporan pertama mengenai kejadian ini masuk ke kantor Polsek Balige sekitar pukul 13.30 WIB, kurang dari satu jam sebelum korban ditemukan tidak bernyawa.

"Setelah menerima laporan dari ABK kapal KMP Kaldera Toba, kami langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi pihak Inafis Polres Toba untuk melakukan penyelidikan awal di lokasi kejadian," ujar Kapolsek Libertius 

Saat ini, dugaan utama yang sedang diteliti oleh pihak kepolisian adalah bahwa kapten Tunggul Simanjuntak melakukan bunuh diri. Namun, diketahui korban ini sudah mengalami penyakit jantung.

Namun, pihak berwenang menegaskan bahwa motif di balik peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam dan belum dapat dipastikan secara pasti sebelum hasil pemeriksaan lebih lanjut keluar.

"Kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum mendapatkan hasil dari proses penyelidikan dan pemeriksaan yang komprehensif. Semua kemungkinan akan kita teliti dengan seksama untuk menemukan kebenaran," tambahnya.

Setelah ditemukan, tubuh korban segera dipindahkan untuk melakukan pemeriksaan awal (visum luar) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea.

Selain itu, pihak kepolisian juga telah segera menghubungi keluarga korban untuk memberitahukan kabar duka ini. Keluarga korban  saat ini telah diinformasikan mengenai kondisi korban dan rencana pemeriksaan di RSUD Porsea, dan mereka akan segera tiba di rumah sakit untuk menemani proses selanjutnya.

Proses penyelidikan masih berlangsung, dan pihak kepolisian akan memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan kasus seiring dengan kelengkapan data dan hasil pemeriksaan yang diperoleh.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

"Terima kasih banyak kepada para panitia, Akuatik Sumatera Utara dan Federasi Akuatik Kabupaten Toba yang telah memeriahkan kejuaraan lomba renang Bupati Cup ini. Terutama kepada pengusaha Caldera Toba Lestari, yang telah memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan kejuaraan ini," ujarnya.
 

Frans Simanungkalit, Ketua Bidang Federasi Akuatik Sumatera Utara, juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Toba atas penyelenggaraan kejuaraan renang ini yang dinilai sesuai standart yang harapkan.

"Kami berharap, event ini menjadi ajang akuatik Toba dan dapat terus mendukung kegiatan ini untuk menghasilkan bibit atlet terbaik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional," katanya.

Janpiter Pasaribu, selaku pengusaha Caldera Toba Lestari, menambahkan bahwa pihaknya merasa bersyukur dan sangat mendukung kejuaraan ini.

"Ini adalah awal dari tumbuhnya bibit-bibit atlet dalam kejuaraan renang untuk bisa mencapai tingkat nasional," ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Frans Hendrik Tambunan Ketua DPRD Kabupaten Toba yang turut hadir dalam acara.

"Harapan kita bersama kedepan agar event renang ini dapat berkelanjutan untuk melahirkan bibit renang atlet nasional," sambut Frans.

Kejuaraan Lomba Renang Piala Bupati Toba 2026 ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi pengembangan olahraga akuatik di Kabupaten Toba dan Sumatera Utara, serta melahirkan atlet-atlet renang berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Toba ditingkat nasional.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Pihak Polsek Balige melakukan olah TKP, mendampingi korban di rumah sakit, dan mengumpulkan data-data terkait insiden tersebut. Saat ini, mobil Kijang Innova masih berada di dalam jurang dan menunggu proses evakuasi.

Kapolsek Balige, Libertius Siahaan, memperingatkan dengan tegas seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kehati-hatian saat berkendara.

"Ruas jalan ini dikenal sebagai area rawan kecelakaan, dan kelalaian dapat berakibat fatal," Ujar Libertius

Meskipun tidak ada korban meninggal dalam kejadian terakhir, korban luka-luka telah dilarikan ke RSU HKBP Balige untuk mendapatkan perawatan medis. Keselamatan Anda adalah prioritas utama.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Kepala Desa Silaen, Hakim Silaen, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Victor Silaen atas kehadiran dan kesediaannya memilih Desa Silaen sebagai lokasi pelaksanaan reses. Ia mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada wilayah tersebut.

Camat Silaen, Tumpal Panjaitan, SE, MM, menyampaikan rasa syukur karena Kecamatan Silaen memiliki perwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai Victor Silaen responsif terhadap aspirasi masyarakat dan telah merealisasikan berbagai program, antara lain bantuan traktor untuk desa, dukungan pembangunan jalan provinsi Silimbat–Parsoburan, pemasangan lampu jalan di sepanjang jalan protokol, pembangunan tali air Bondar Simangatasi, serta berbagai program lain yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, Victor Silaen juga dinilai berperan dalam percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih melalui advokasi, pelatihan, dan sosialisasi yang dilakukan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Toba. Camat Silaen berharap perhatian terhadap pembangunan di wilayahnya dapat terus berlanjut.

Dalam sesi pemaparan, Victor Silaen menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan tugas DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya ke tingkat pengambilan kebijakan. Ia juga memaparkan dua program nasional yang sedang berjalan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Koperasi Merah Putih. Kecamatan Silaen disebut sebagai salah satu kecamatan yang lebih awal melaksanakan program makan bergizi tersebut dibandingkan beberapa kecamatan lainnya.

Terkait Koperasi Merah Putih, Victor Silaen menyampaikan bahwa terdapat alokasi anggaran sekitar Rp12 miliar yang akan disalurkan sesuai kebijakan pengurangan anggaran. Ia menekankan pentingnya percepatan pembentukan koperasi agar anggaran tersebut tidak hilang. Koordinasi dengan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Toba terus dilakukan untuk memastikan proses berjalan secara sistematis.

Ia juga menjelaskan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait Universal Health Coverage (UHC), yaitu jaminan kesehatan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan sekitar Rp1,4 triliun per tahun untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat. Pelayanan ini setara dengan BPJS Mandiri, dan masyarakat diimbau aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa agar status jaminan kesehatan mereka terdata dengan baik. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis satu kali dalam setahun di Puskesmas.

Dalam kesempatan tersebut, Victor Silaen menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai dari aparat.

Selanjutnya, Pengawas Koperasi dari Dinas Perindagkop UKM, Natalia Siregar, SE, menyampaikan materi mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan serta pengelolaan Koperasi Merah Putih. Di Kecamatan Silaen, Desa Simanobak telah membentuk koperasi tersebut dan berencana membangun gerai KMP. Disebutkan pula bahwa terdapat empat aset eks-KUD berupa gedung, lantai, dan kios yang dapat dikonversi menjadi gerai koperasi.

Perwakilan Puskesmas Silaen, Ibu Tampubolon, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Silaen diberikan secara gratis bagi masyarakat, termasuk pemeriksaan USG trimester pertama, pemeriksaan darah, gula, dan kolesterol, cukup dengan menunjukkan KTP.

Pada sesi tanya jawab, St. H.M. Silaen menyampaikan permintaan bantuan biaya perawatan fisik Gereja HKBP Silaen serta pengaspalan jalan dari Lumban Baringin menuju Lumban Onan. Victor Silaen menyatakan bahwa permintaan tersebut dapat diajukan melalui Bantuan Keuangan Daerah (BKD) dan akan ditindaklanjuti dengan persiapan administrasi.

Putra Mauris Pardede, guru SMP Negeri 2 Silaen, mengajukan permohonan pengadaan peralatan marching band bagi siswa. Victor Silaen menyampaikan bahwa pengadaan tersebut telah diusulkan melalui program CSR Bank Sumut dan ditargetkan dapat digunakan pada peringatan 17 Agustus 2026.

Mama Grace Saragih mengajukan permohonan bantuan akta notaris untuk kelompok tani serta bantuan handtraktor dan ternak. Victor Silaen menyatakan akan membantu proses pembuatan akta notaris kelompok tani tersebut.

Bonar Silaen dari Lumban Gambiri meminta penjelasan lebih lanjut mengenai Koperasi Merah Putih serta menyampaikan persoalan BPJS yang tidak aktif sementara istrinya akan melahirkan. Victor Silaen menyarankan agar segera berkoordinasi dengan kepala desa dan Puskesmas untuk penanganan darurat, serta memastikan pemerintah desa turut mengambil langkah solusi.

Firman Silaen mengusulkan perbaikan jalan usaha tani di Bedengan Aek Bolon Silaen agar mempermudah pengangkutan hasil pertanian. Victor Silaen menjelaskan bahwa usulan tersebut termasuk program jangka panjang karena membutuhkan anggaran besar dan akan disampaikan kepada instansi terkait.

Dalam penutupannya, Victor Silaen menyampaikan bahwa pembangunan jalan Silimbat–Parsoburan dan Parsoburan–Labura direncanakan dilaksanakan pada tahun ini. Ia berharap pembangunan tersebut dapat mendukung sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi masyarakat, mengingat potensi peningkatan kunjungan ke kawasan Toba dari wilayah Labura, Labusel, dan daerah lainnya.

Kegiatan reses berlangsung dengan sesi diskusi yang terbuka. Seluruh aspirasi masyarakat dicatat untuk dirangkum dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan daerah maupun pusat. Acara ditutup secara resmi dan dilanjutkan dengan makan siang bersama sebelum masyarakat membubarkan diri dengan tertib.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus saat menjadi pembina apel gabungan ASN di halaman kantor Bupati Toba, Senin (9/2/2026) pagi. Dalam apel gabungan tersebut turut hadir perwakilan Universitas Prima Indonesia yang sebelumnya telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Toba.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Toba menyampaikan bahwa kehadiran Universitas Prima Indonesia tidak sekadar promosi lembaga pendidikan, namun juga memberikan sosialisasi peningkatan SDM dan tata kelola pemerintahan.

"Tetap kita imbau meningkatkan kualifikasi pendidikan. Tidak akan dipersulit memberikan izin belajar. Kita harus apresiasi ASN yang bersedia meningkatkan kualifikasi pendidikannya, karena hasilnya pasti akan dinikmati langsung oleh Pemkab Toba," kata Wakil Bupati Toba.

Usai mengikuti apel gabungan, seluruh ASN eselon II dan III berkumpul di aula kantor bupati untuk mengikuti Sosialisasi Manajemen Talenta dengan menghadirkan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian RI Dr. Janry H.U.P Simanungkalit, S.Si. M.Si sebagai narasumber dan juga penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab Toba dengan Universitas Prima Indonesia.

Dalam sambutan Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang dibacakan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus sebelum memulai sosialisasi, Bupati menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berakhlak merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, cepat dan responsif. Karena itu beliau mengajak seluruh ASN untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi guna mewujudkan Toba Mantap 2029 yang maju daerahnya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya.

"Untuk itu melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan Universitas Prima Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi PNS dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan inovasi dan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Toba," sebut Bupati dalam sambutannya.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Diskusi ini menghadirkan empat pembicara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) Ibu Rukka Sombolinggi, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ibu Dewi Kartika, Ketua Umum Sekber Gokesu Pastor Walden Sitanggang OFMCap dan Ketua Divisi Sekber Gokesu Pendeta Mardison Simanjorang.

Turut memberi sambutan Ketua Umum PGI (2024–2029)  Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty. Sekretaris Umum PGI Pendeta Darwin Darmawan, serta Ketua Umum PGI (2019-2024) Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Eksekutif PGI Pendeta Etika Saragih dan puluhan orang hadir memenuhi aula lantai III PGI.

Saat sesi tanya jawab, Leo Hutagalung, seorang penatua HKBP Kebayoran Baru Jakarta, yang juga mengaku panitia acara doa bersama dan aksi damai "Tutup TPL” bersama ribuan umat dan Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada 18 Agustus 2025, berharap penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dilakukan permanen karena telah merusak lingkungan di Tapanuli Raya. Puncak musibah, longsor dan banjir 25 November 2025 menewaskan 375 jiwa, dan belsan ribu menderita.

Leo mengatakan, saat memimpin panitia doa bersama itu, merasakan banyak gangguan yang disebutnya sebagai kuasa kegelapan untuk membatalkan penutupan PT TPL. Namun, kuasa kegelapan itu kalah oleh kekuatan Tuhan.

Dengan tidak mengurangi rasa simpati dan duka kepada para 2.000-an korban jiwa dan puluhan ribu penderita akibat musibah di Sumatera November lalu, menurut Leo, ada pekerjaan Tuhan di balik peristiwa itu.

"Kita ingat, ada satu banjir melenyapkan semuanya. Ini pun pencabutan izin TPL, pekerjaan langit (Tuhan), bukan kerjanya kita manusia semata. DibuatNya banjir di Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh, supaya ada alasan mencabut izin perusahaan itu. Sebab manusia sudah tidak sanggup," kata Leo Hutagalung dalam siaran pers Sekber Gokesu yang diperoleh hari ini, Jumat (6/2/2026).

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty mengaku kagum dan bangga atas perjuangan Sekber Gokesu yang berujung pencabutan izin PT TPL.

Pendeta Jacky, sapaan Jackylevyn F Manuputty, PGI pun peduli lingkungan dengan mengatakan pogram strategis nasional (PSN) di Papua kaena dianggap mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Menurutnya gereja tidak menolak pembangunan, tetapi menolak model pembangunan yang mengorbankan manusia dan alam demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.

Ketua Umum Sekber Gokesu Pastor Walden Sitanggang OFMCap mengatakan perjuangan keadilan ekologi merupakan dogma agama Katolik.

Pastor Walden bersama Sekber sudah berjuang setahunan, menyarakan perjuangan gereja akan lingkungan hidup dan menutup PT PTL. Tetapi masih ada yang bertanya kepadanya, mengapa pastor bisa ikut dalam perjuangan?

"Saya jawab, saya bukan ikut-ikutan. Karena saya sebagai pastor suara orang beriman, jadi ini suara gereja. Dan tak satupun gereja yang panjang umurnya di dunia ini apabila tidak terlibat dengan lingkungan hidup," terangnya.

"Menyuarakan kerusakan alam, menyuarakan kerusakan bumi. Sebab bumi rumah kita Bersama. Saya ikut yang sebenarnya berawal dari tangisan di Desa Sihaporas, tangisan di Natinggir, dan tangisan di Dolok Parmonangan," lanjutnya.

Sebelumnya banyak kasus penganiayaan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalisasi dilakukan pihak PT TPL kepada komunitas adat di Kawasan Danau Toba.

Misalnya, penyerangan oleh ratusan pekerja TPL berseragam tameng dan perisai terhadap warga Masyarakat adat Sihaporas, di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun pada 22 September 2025.

Sebanyak 30-an orang korban luka-luka, umumnya kaum perempaun. Kasus serupa telah berulang lima kali di Sihaporas, ditambah memenjarakan 9 warga. Pekerja TPL juga bentrok dengan Masyarakat Adat Natinggir di Desa Simare, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Agustus 2025.

Lalu pihak TPL memenjarakan dua tahun dan denda Rp 1 miliar Sorbatua Siallagan, kakek 65 tahun yang juga ketua Masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan di Simalungun. Sorbatua menang melali Kasasi Mahkamah Agung.

Di tempat serupa, Sekretaris Sekber Gokesu Pendeta HP Robinsar Siregar menjelaskan latar belakang terbentuknya Sekber Gokesu memperjuangkan keadilan ekologi di Sumatera Utara. Ia juga menyebut membawa sejumlah orang dari Sumatera Utara ke Jakarta.

Mereka adalah Ketua Umum Sekber Gokesu Pastor Walden Sitanggang OFMCap, Sekum Sekber Gokesu Pendeta  JP Robinsar Siregar, Bendahara Sekber Gokesu Delima Silalahi,  Ketua Divisi Sekber Gokesu Pendeta Mardison Simanjorang. Kemudian Roganda Simanjuntak (Kepala BRWA Sumut), Rocky Pasaribu (Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM), Jhontony Tarihoran (Ketua PH AMAN Tano Batak), Ibu Renti boru Pasaribu (masyarakat adat), Rajin Sinaga (masyarakat adat), dan Lamsiang Sitompul (advokat/ pengurus Sekber).

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

SPPG ini diresmikan oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus pada Jumat (6/2/2026) siang. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan terimakasih kepada pihak pengelola yang telah bersedia menginvestasikan uangnya untuk pembangunan SPPG sehingga para pelajar di Kecamatan Ajibata dapat menikmati manfaat MBG. Beliau menjelaskan bahwa kehadiran SPPG tidak hanya memberi manfaat kepada para pelajar, namun juga akan berdampak pada perkembangan ekonomi dan lapangan kerja.

Maka demi menjaga keberlangsungan SPPG, Wakil Bupati meminta agar para relawan dan pekerja benar-benar serius dan berhati-hati dalam menjalankan tugas masing-masing supaya terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan.

"Keberlangsungan SPPG ini ditangan kalian, kalau kalian lalai dalam bekerja maka bisa berakibat hal buruk bagi penerima manfaat. Akibatnya warga bisa menuntut agar ini ditutup. Kalau ini ditutup yang rugi bukan hanya investor, tetapi Bapak-Ibu juga akan rugi karena akan kehilangan pekerjaan," kata Wakil Bupati mengingatkan dengan tegas.

Usai menyampaikan sambutan, Wakil Bupati Toba kemudian didaulat untuk menggunting pita sebagai tanda peresmian SPPG Pardamean Ajibata, selanjutnya beliau didampingi Kepala SPPG meninjau kondisi dapur mulai dari tempat penerimaan barang, penyimpanan barang, instalasi gas hingga pencucian ompreng. Saat ini SPPG Pardamean Ajibata telah melayani 1.513 penerima manfaat untuk 16 sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA yang ada di Kecamatan Ajibata.

Usai peresmian SPPG Pardamean Ajibata, Wakil Bupati bersama Camat Ajibata Wajon Sirait meninjau pembangunan SPPG yang didirikan oleh BGN di areal perkantoran Kecamatan Ajibata. SPPG yang dibangun oleh BGN ini nantinya akan melayani Makan Bergizi Gratis kepada ibu hamil dan menyusui, Lansia dan Balita non PAUD serta melayani sekolah di daerah tertinggal.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Pertama, pencabutan izin operasional pabrik PT TPL dan mencabut hak Guna Bangunan.

Kedua, pengembalian wilayah adat. Hasil analisis KSPPM dan AMAN Tano Batak, terdapat sekitar 34 komunitas dengan 37 ribu hektar wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi TPL. Sebagian dari 37 ribu ini akan dilakukan pemulihan bekerja sama dengan masyarakat adat sesuai dengan tata ruang wilayah adat.

Ketiga, Redistribusi Tanah/ Reforma Agraria. Redistribusi Sesuai dengan  Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Perpres 86/ 2018 tentang RA. Eks pekerja PT TPL, termasuk buruh harian lepas TPL yang berjumlah 6.700 orang, memprioritaskan yang tidak memiliki tanah.

Keempat, Pemulihan lingkungan untuk daerah Tangkapan Air Danau Toba, DAS, rawan bencana dan zona satwa.

Kelima, Penguatan Ekonomi Masyarakat berbasis Keadilan Ekologis dan Kearifan Lokal, terutama masyarakat adat dan petani.

Keenam, Penghentian Pemberian Izin Baru Industri Ekstraktif.

Ketujuh, Penerbitan SP3 dan pemulihan nama baik terhadap masyarakat adat dan petani yang dikriminalisasi.

Kedelapan, Sekber mendesak PT TPL, untuk memenuhi hak hak karyawan tetap dan buruh harian lepas (BHL).

Sembilan, Sekber mendorong pemerintah untuk melakukan pemulihan alam, terutama eks lahan PBPH TPL, dengan memberdayakan eks buruh dan mitra PT TPL.

Di ujung acara, Bendahara Sekber Gokesu yang juga mantan Direktur KSPPM Delima Silalahi membacakan 8 butir pernyataan sikap Sekber Gokesu pascapencabutan izin PBPH PT Toba Pulp Lestari.

 
Pernyataan Sikap Sekber Gokesu PascaPencabutan Izin PBPH PT Toba Pulp Lestari

 
Pertama, SEKBER menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Menteri Kehutanan, dan instansi pemerintah lainnya atas keputusan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari dan sejumlah perusahaan lainnya.

"Keputusan ini merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di negeri kita, khususnya wilayah Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba, yang selama ini mengalami tekanan ekologis serius dan telah menimbulkan bencana ekologis yang sangat masif," demikian tertuang dalam rilis Sekber Gokesu yang diperoleh, Jumat (6/2/2026).

Kedua, SEKBER menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH PT TPL harus menjadi pintu masuk bagi negara untuk memulihkan alam dan mengembalikan hak-hak masyarakat, khususnya hak atas wilayah adat yang selama ini dirampas dan dikuasai PT TPL.

"Pemulihan hak masyarakat adat merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak boleh diabaikan," lanjutnya.

Ketiga, SEKBER mendesak pemerintah segera melakukan pemulihan ekologis terhadap kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan parah akibat aktivitas PT TPL selama kurang lebih empat dekade terakhir.

"Pemulihan hutan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan guna mengembalikan fungsi ekologis hutan Tapanuli Raya serta mencegah terulangnya bencana ekologis di masa mendatang," sambungnya.

Keempat, SEKBER mendukung langkah Pemerintah c/q Kementerian Lingkungan Hidup yang telah menggugat PT Toba Pulp Lestari secara perdata ke pengadilan.

"Selanjutnya, SEKBER mendorong Pemerintah menggugat PT TPL secara pidana sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku karena perusahaan ini telah berkontribusi besar dalam menimbulkan bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan," lanjutnya.

Kelima, SEKBER dengan tegas menyerukan kepada pemerintah untuk tidak menerbitkan izin baru bagi perusahaan-perusahaan ekstraktif di wilayah Tapanuli raya.

"Penghentian ekspansi industri ekstraktif merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup di kawasan tersebut," terangnya.

"Sekaligus, penghentian pemberian izin-izin baru industri ekstraktif menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan dan masyarakat," sambungnya.

Keenam, SEKBER mendesak Pemerintah untuk menjalankan prinsip good governance yang mensyaratkan, antara lain, aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan publik pasca-pencabutan PBPH PT TPL.

"Pemerintah harus melibatkan partisipasi publik (khususnya organisasi masyarakat sipil seperti gereja, ulama, NGOs, terutama korban bencana) menghindari lahirnya kebijakan baru yang kontraproduktif dan berdampak negatif," lanjutnya.

Ketujuh, SEKBER menuntut agar PT Toba Pulp Lestari bertanggung jawab penuh terhadap para pekerja dan memenuhi seluruh hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pengecualian dan tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh.

Kedelapan, SEKBER Gokesu mendorong pemerintah, DPR RI dan para pihak untuk mewujudkan pengesahan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Salah satu petugas yang naik pangkat, Brilian Pradipta S.Tr. Pas, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan lebih bertanggung jawab.

“Kami bersyukur atas penyematan tanda kenaikan pangkat ini. Kebetulan kami merupakan teman seangkatan sehingga momen ini terasa lebih spesial. Dengan pangkat setingkat lebih tinggi, kami sadar akan tanggung jawab yang makin besar. Kami akan menjawab tantangan tersebut dengan dedikasi dan loyalitas sebagai abdi negara,” ujar  Brilian Jumat (6/2/2026).

Sementara itu, Kepala Rutan Kabupaten Toba, David Petrus Nicolas mengucapkan selamat atas amanah Aparatur Sipil Negara yang menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

“Penandatanganan komitmen dan pakta integritas ini menjadi pengingat bagi kita semua agar benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, integritas dan profesionalisme dan pelayanan prima harus menjadi budaya kerja sehari-hari," tegas David Petrus Nicolas.

Selanjutnya, seluruh jajaran Rutan Kabupaten Toba memberi selamat secara langsung. Mereka ikut bergembira atas kenaikan pangkat rekan kerjanya tersebut.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

Kasi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Balige Benny A. Surbakti, S.H., M.H mengatakan eksekusi dilaksanakan Rabu (4/2/2026).

Benny menjelaskan pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Toba terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2025/PT MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Januari 2026.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana korupsi (concursus realis) dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.125.281.159,- yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Toba dan selanjutnya dirampas untuk negara sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara, terang Kasi Intel.

Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan Dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba TA. 2024, yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan dalam memastikan bahwa anggaran sektor kesehatan dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, serta tidak disalahgunakan.

Kejaksaan Negeri Toba menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan ini merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berkeadilan, sekaligus bentuk akuntabilitas kepada publik bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan secara konsekuen.

Selain pelaksanaan eksekusi pidana, Kejaksaan Negeri Toba juga terus mendorong upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) dalam setiap perkara tindak pidana korupsi, guna memastikan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan semaksimal mungkin dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat, tutur Benny.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]