WahanaNews.co, Danau Toba - Pj. Sekda Samosir Dr. Naslindo Sirait, SE, MM membuka pertemuan Penguatan Kerjasama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK. Hal ini bertujuan untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir, yang digelar di JTS Hotel Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kamis (10/8/ 2023).
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Ketua Panitia Pelaksana Ratna Banjarnahor menyampaikan pertemuan ini untuk melakukan advokasi, komunikasi informasi edukasi (KIE) seluas-luasnya kepada masyarakat, dalam percepatan penurunan stunting.
"Serta bersinergi antara pemerintah dengan sektor terkait dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)," ujarnya.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
Pj Sekda Samosir Dr. Naslindo Sirait mengatakan pertemuan ini tentunya sangat penting dalam rangka penguatan kerjasama mengingat angka stunting di Samosir masih diangka 26,3 %, dan untuk mencapai target nasional ke angka 14% bukanlah perkara yang mudah. Namun, setidaknya bisa didorong ke angka 17 % tentu harus dengan kerjasama semua stakeholder terkait.
"Saat ini kita berbicara 20 sampai 30 tahun kedepan. Indonesia diprediksi menjadi negara maju tahun 2045, maka kitalah yang membuat pondasinya. Cita-cita itu akan gagal kalau anak-anak kita masih mengalami persoalan stunting dan lain sebagainya," ucap Naslindo Sirait dalam sambutannya.
"Hari ini kita bicara stunting, bagaimana kebijakan dari pusat, Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten tentunya harus konvergen artinya menuju kepada satu titik. Dan ini adalah pekerjaan semua stakeholder dengan multi program dan multi kegiatan dalam mengintervensi stunting," imbuh Pj.Sekda.
Naslindo Sirait juga menyampaikan beberapa yang menjadi kendala percepatan penurunan stunting yakni belum efektifnya program-program pencegahan, belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan
"Intervensi gizi di semua tingkatan, belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, keterbatasan kualitas dan kapasitas penyelenggara program serta masih minimnya advokasi, kampanye dan diseminasi terkait stunting dan upaya pencegahannya," ungkapnya.
"Intervensi penurunan stunting ini harus dilakukan dengan kolaborasi pemerintah dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi programnya, dipadukan dengan optimalisasi peran dan mobilisasi sumberdaya swasta, individu dan kelompok masyarakat," tutup Pj. Sekda Naslindo Sirait.
[Redaktur : Hadi Kurniawan]
