Tapteng.WahanaNews.co, Pandan - Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr. Sugeng Riyanta, diwakili oleh Plh Sekdakab Tapteng, Erman Syahrin Lubis, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tapteng mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (22/01/2024) di Ruang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapteng.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian. Dalam pembukaan rapat tersebut, Mendagri menyampaikan situasi perkembangan perekonomian global dan Indonesia. Secara global, ancaman inflasi disebabkan oleh adanya perang yang menyebabkan gangguan pasokan, seperti gangguan pasokan negara-negara di sekitar Laut Merah.
Baca Juga:
Pemkab Ajukan Anggaran ke Pemprov Jabar untuk Perbaikan Jalan di Haurpapak Surian
"Indonesia menempati posisi peringkat 55 dari 186 negara berdasarkan inflasi terendah hingga tertinggi per Desember 2023 dengan angka inflasi sebesar 2,61%. Indonesia juga menempati posisi peringkat 6 dari 24 negara G20 dan peringkat 4 dari 11 negara ASEAN," katanya.
Mendagri menjelaskan bahwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2024 yang diolah pada 21 Januari 2024, angka inflasi year on year (yoy) merujuk pada angka 2,61%. Diketahui bahwa minggu ke-3 perkembangan inflasi secara nasional cenderung mengalami penurunan.
"Meskipun begitu, inflasi di Indonesia harus tetap diwaspadai dengan melakukan langkah-langkah intervensi," ujarnya.
Baca Juga:
Audiensi Gabema Sibolga Tapteng dengan Pj. Bupati Tapanuli Tengah
Mendagri menyarankan agar dilakukan langkah antisipatif seperti pemberian bantuan sosial, gerakan pasar murah, menstabilkan harga, kerja sama antar daerah, serta subsidi transportasi dari daerah surplus ke daerah minus untuk menangani inflasi di Indonesia. Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi nasional 2,61% dan mengharapkan inflasi bisa berkurang di bulan Januari 2024.
"Pentingnya melakukan gerakan tanam, pendistribusian bantuan kepada keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran, mengkampanyekan tidak boros pangan, serta melakukan rekonsiliasi data," tutupnya.
[Redaktur : Hadi Kurniawan]
