Tapteng.WahanaNews.co, Pandan - Pj Bupati Sugeng Riyanta mengungkapkan jika Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sedang banyak masalah. Praktik-praktik penyimpangan anggaran sangat luar biasa. Sementara tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 2,75 persen atau sekitar 10 ribu orang, dan angka stunting mencapai 31 persen.
"Saya sudah menjabat sebagai Pj Bupati Tapteng dua bulan, memang praktik-praktik penyimpangan anggaran itu sangat luar biasa," kata Sugeng Riyanta, usai pelaksanan rapat koordinasi Triwulan I Tahun 2024, pada Rabu (17/1/2024).
Baca Juga:
Pemkab Ajukan Anggaran ke Pemprov Jabar untuk Perbaikan Jalan di Haurpapak Surian
Ditegaskannya, Tapanuli Tengah yang sedang banyak masalah harus segera dibenahi. Perbaikan tata kelola pemerintahan wajib dilakukan, termasuk penguatan program Dana Desa yang pengelolaaannya selama ini sangat mencengangkan.
"Dana Desa yang dikelola tidak memiliki SPJ. Bagaimana kalau anggaran tidak memiliki SPJ. Hari ini saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa salah satu kepala desa," tegas Sugeng.
Masih kata Sugeng, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, ia akan mengelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas ASN dan pelayanan publik, penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inplasi yang masih diatas provinsi dan nasional, serta sukses pemilu 2024.
Baca Juga:
Audiensi Gabema Sibolga Tapteng dengan Pj. Bupati Tapanuli Tengah
"Harus diperbaiki. Saya ditugaskan ke Tapteng untuk bekerja. Niat saya ibadah. Saya ngak peduli dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan saya. Tapi kalau pendapat itu disampaikan dengan niat yang baik, pasti saya kolaborasikan," imbuhnya.
Mantan Wakajati Provinsi Babel ini
juga menegaskan optimalisasi pengelolaan APBD 2024, optimalisasi pencapaian PAD, dan optimalisasi instrumen APBD-P. Prioritas belanja harus pro rakyat, efektif dan efisien, serta skala prioritas yang jelas. APBD harus dikelola dengan akuntabel, transparan dan bebas korupsi.
"Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan, sehingga terciptalah tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.
