DANAU TOBA. WAHANANEWS.CO- Sejumlah kawasan mendapatkan pembangunan puskesmas di Toba. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Toba Freedi Seventry Sibarani mengutarakan, ada 3 pembangunan puskesmas yang dikenakan denda keterlambatan (addendum).
Dirinya sudah koordinasi dengan PPK dan penyedia soal kepastian penuntasan pembangunan puskesmas tersebut.
Baca Juga:
Gegara Ini, Uni Eropa Denda Meta Rp13,4 Triliun
"Sesuai koordinasi dengan PPK dan penyedia menyatakan optimis tahun 2024 bisa tuntas," ujar Kadinkes Toba Freddi Sibarani, Rabu (11/12/2024).
"Ada 3 puskesmas yang addendum yakni: Balige, Lumban Lobu dan Pintu Pohan Meranti," sambungnya.
Sebelumnya, ia jelaskan, pembangunan puskesmas tersebut merupakan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat menuju Integrasi Layanan Primer (ILP).
Baca Juga:
Gegara Kirim Emoji Jempol, Pengusaha Ini Didenda Hampir Rp1 Miliar
"Lebih teknis nya itu dana kementerian, dasarnya adalah kebutuhan pelayanan dan penyesuaian dengan kebutuhan akan pelayanan di puskesmas sesuai dengan prototype puskesmas yang baru sesuai Permenkes tentang prototype puskesmas menunjang ILP," ujarnya.
Terkait pengerjaan bangunan rehab dan bangunan baru merupakan hasil penilaian teknis kementerian kesehatan.
Sementara untuk pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya, jelasnya, akan dilengkapi secara bertahap.
"Jadi tidak semata-mata karena bangunan sudah rusak atau tidak tapi memang karena kebutuhan. Dan juga tarikan data yang terlaporkan dari masing-masing daerah di ASPAK terkait sarana dan prasarana puskesmas dan pendukung puskesmas," tuturnya.
Ia jelaskan, pada dasarnya yang menentukan puskesmas dibangun baru atau rehab, itu bukan dari kabupaten. Namun penilaian teknis kementerian atas kondisi existing puskesmas menyesuaikan dengan kebutuhan akan pelayanan.
"Secara bertahap itu harus di penuhi. Pemenuhannya juga oleh kementerian dengan berbagai program," sambungnya.
Pembangunan Puskesmas di Toba Mendulang Sejumlah Komentar
Pembangunan sejumlah puskesmas di beberapa kecamatan di Kabupaten Toba mendapat sorotan masyarakat.
Seorang warga yang juga pemerhati pembangunan di Toba Rinaldi Hutajulu menyampaikan, amat disayangkan besaran anggaran yang disediakan hanya untuk pembangunan fisik sarana kesehatan saja.
Ia mempertanyakan apakah pembangunan tersebut sebuah kebutuhan urgent.
Pasalnya, satu puskesmas yang tengah dibangun adalah Puskesmas Tandang Buhit di Kota Balige yang notabene berdekatan dengan RS HKBP Balige.
"Sebenarnya saya apresiasi dulu terkait pembangunannya. Namun dibalik itu ada pertanyaan, apakah memang pembangunan dengan anggaran yang cukup besar itu sudah menjadi keharusan," ujar Rinaldi Hutajulu beberapa waktu lalu.
Terkait kelengkapan izin pembangunan puskesmas yang dilaksanakan dengan anggaran mencapai Rp 30 miliar lebih, ia pernah mengonsultasikannya dengan pejabat yang berwenang.
"Inipun sudah pernah saya konsultasikan dengan Kadinkes Freddi Sibarani, jadi alasan rehab puskesmas di beberapa kecamatan karena usulan dan ketersediaan anggaran dari DAK," sambungnya.
"Terkait legalitas IMB dan lingkungan ada yang belum siap dan masih berproses tapi pembangunan tetap dilaksanakan, itu pengakuannya langsung ya," tuturnya.
Pembangunan yang tidak adil dan merata, sebutnya dapat menimbulkan kesenjangan sosial.
"Dari sisi fungsinya, sama seperti tandang buhit itu kan ada rumah sakit disini yang dekat jaraknya tidak sampai satu kilo, jadi efisiensi anggarannya sebenarnya kemana sih," ungkapnya.
"Apa tidak lebih bermanfaat digunakan untuk rehab puskesmas yang kondisinya memang sangat memprihatikan atau pustu atau termasuk fasilitas ambulans yang tidak layak. Kan ada yang lebih prioritas karena bagus pun puskesmasnya kalau toh alkesnya, ambulansnya tidak layak sama saja bohong," sambungnya.
Demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal bagimasyarakat, ia sampaikan, pemerintah daerah juga diharapkan dapat melengkapi fasilitas dan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standard bangunan.
"Nah kalau bangunannya sudah selesai, sudah siapkah pemkab karena ada kriterianya termasuk ketersediaan tenaga medis. Jangan sampai memaksakan fisik sementara tenaga medisnya kurang," terangnya.
"Jadi menurut saya, pemkab ini hanya mau menciptakan bahwa kita bangun ini, bangun itu. Seperti bangunan dinas lain, fasilitas ada, tetapi tidak berjalan fungsinya dengan baik," lanjutnya.
"Kondisi fisik bangunan sesuai kelas UPT-nya mungkin tidak terpenuhi dengan bangunan lama dalam usulan mereka maka diterima melalui dana DAK. Sehingga bangunan baru akan memenuhi standar sesuai dengan kemenkes," ujarnya.
Ia berharap, bangunan harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada agar pelayanan bagi masyarakat optimal. Selain itu, tenaga medis yang menggunakan fasilitas mumpuni harus mumpuni juga.
"Namun juga fasilitas dan peralatan sesuai klasifikasi puskesmas itu juga kan harus disesuaikan. Termasuk tenaga medis, sudah siapkah pemkab? Jadi jangan bangunannya megah tapi fasilitas nya minim," ujarnya.
Ia sampaikan, Pemkab Toba ini kan terkenal dengan membangun fisik tapi tahun berikutnya tak berfungsi.
"Itu persoalannya. Apakah ini akan seperti itu juga, kita lihat saja nanti," pungkasnya.
[Redaktur: Hadi Kurniawan]
