Danau-Toba.WahanaNews.co, Samosir - Dalam rangka memasuki tahapan kampanye Pemilihan Umum Pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)' pada hari Selasa, 28 November 2023 yang dilaksanakan di Saulina Resort, Kecamatan Pangururan.
Acara FGD dihadiri oleh Ketua KPU Samosir, Vincentius Sitinjak, Ketua Bawaslu yang diwakili staf Brams Simalango, Bupati Samosir yang diwakili Asisten I, Tunggul Sinaga, Kapolres Samosir yang diwakili Kasat Intelkam, AKP Liber Marpaung, Kajari Samosir yang diwakili Kasi Datun Fri Wisdom Sumbayak, dan Dandim 0210/TU diwakili Kasdim, Mayor A.S Butar-butar, yang sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan FGD. Selain itu, turut hadir peserta FGD dari partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan Pers.
Baca Juga:
Manancir Pangaribuan: GRIB Akan Hadir di Kabupaten Toba Berikan Manfaat Positif
Vincentius Sitinjak dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan FGD tersebut terkait dengan kampanye dan pemasangan APK pada Pemilu 2024, dengan tujuan menyatukan persepsi mengenai kampanye Pemilu yang dimulai hari ini, Selasa 28 November 2023.
Lebih lanjut, Ketua KPU Samosir juga menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, kampanye akan berlangsung selama 75 hari, dimulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
"Adapun metode kampanye yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial," ucap Ketua KPU Samosir.
Baca Juga:
Rp 21 Juta Dana desa Disalurkan ke 24 Keluarga Penerima Manfaat Desa Bondar Sihudon II
Lebih lanjut, Vincentius Sitinjak juga menjelaskan bahwa pelaksana kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan.
"Jika ingin memakai fasilitas pemerintah dan pendidikan, dapat dipergunakan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut kampanye," ucap Ketua KPU Samosir.
Ketua KPU Samosir juga menyampaikan bahwa kampanye yang dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas pemerintah harus ditetapkan pada hari Sabtu dan Minggu dan harus mendapatkan izin penanggung jawab fasilitas pemerintah maupun tempat pendidikan. Adapun fasilitas pendidikan yang dimaksud merupakan setingkat perguruan tinggi, bukan setingkat SMA.
Lebih lanjut, Ketua KPU Samosir menyampaikan bahwa sebelum kampanye dilaksanakan, petugas kampanye pemilu harus menyampaikan permohonan izin kegiatan kampanye pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
"Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan kampanye pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional serta tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu," ucap Vincentius Sitinjak.
"Adapun surat yang disampaikan kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan permintaan surat izin, dengan mencantumkan informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, metode kampanye pemilu, tema materi kampanye pemilu, dan peserta pemilu," ujar Ketua KPU Samosir.
Kegiatan FGD tersebut diharapkan dapat menegaskan komitmen para peserta pemilu dan semua stakeholder, untuk mendukung suksesnya pemilu 2024 yang aman dan damai. Asisten I Pemkab Samosir, Tunggul Sinaga yang mewakili Bupati Samosir, berharap para partai politik peserta pemilu dapat mematuhi aturan yang berlaku dalam pemasangan APK.
"Kami atas nama Pemkab Samosir mengimbau para pengurus partai politik untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat, guna mensukseskan pemilu serentak 2024," ucap Bupati Samosir yang disampaikan Asisten I Pemkab Samosir, Tunggul Sinaga.
Kasi Datun Kajari Samosir, Fri Wisdom Sumbayak, Kasdim Mayor A.S Butar-butar, maupun Kasat Intelkam Polres Samosir, AKP Liber Marpaung, mengharapkan agar peserta yang hadir pada kegiatan FGD tersebut dapat membantu melawan berita bohong pada media sosial dan media daring dengan harapan agar nantinya dapat menimbulkan rasa kedamaian kepada seluruh pihak.
"Mari jalankan tugas dengan selalu menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pekerjaan sehingga nantinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama," terang mereka.
[Redaktur : Hadi Kurniawan]
