WahanaNews-DanauToba | Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, jangan menyakiti hatinya. Sebagai seorang anak, kita harus selalu menghargai dan berbakti terhadap orang tua dan guru, yang merupakan sosok paling berjasa karena telah melahirkan, membesarkan dan mendidik.
Demikian wejangan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani SH, kepada ratusan siswa siswi SMAN 1 Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), pada saat pelaksanaan safari reses Daerah Pemilihan IX, yang digelar di lapangan upacara SMAN 1 Sibabangun, Kamis (9/3/2023).
Baca Juga:
Penanaman Bawang Merah Pertama untuk Areal 5 Ha di Percontohan Poktan Sinar Jaya
"Rajin belajar, berbuatlah yang terbaik kepada orangtua dan guru. Tanpa doa dan didikan mereka, kita tidak akan pernah sukses. Jangan pernah merasa dendam terhadap guru," kata Rahmansyah.
Selain memotivasi siswa, dalam kesempatan tersebut, dihadapan tenaga pendidik dan orangtua siswa, Rahmansyah Sibarani memaparkan usulan-usulan pembangunan yang telah direalisasikan Pemprov Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Capaian-capaian yang telah berhasil diperjuangkan Pimpinan DRPD Sumatera Utara untuk Kabupaten Tapanuli Tengah diantaranya, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni sebanyak 150 unit, bantuan asuransi bagi 1.000 nelayan, rehabilitasi 286 rumah ibadah, bantuan pertanian dan peternakan, serta bantuan kesehatan.
Baca Juga:
Babinsa Imbau Warga Tetap Jaga Kekondusifan
Walau cukup banyak apa yang telah diperjuangkan, namun Rahmansyah berjanji akan terus berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Itulah sebabnya, selain reses ditengah-tengah masyarakat, ia juga ingin melihat sekaligus mendengarkan apa yang dikeluhkan dunia pendidikan.
*Mari kita berdialog, diskusi untuk pendidikan yang lebih baik," ujarnya.
Rahmansyah juga mempersilahkan kepada orangtua siswa yang berprofesi sebagai petani, jika hendak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar membentuk kelompok tani berbadan hukum dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
