Tapsel/Madina Wahana news.co, Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lulus formasi tahun 2023, melakukan aksi unjuk rasa dikantor Bupati Mandailing Natal (Madina), Selasa (02/07/2024).
Kedatangan ratusan guru yang mengatasnamakan dirinya Forum Komunikasi Guru PPPK Madina Lulus Tahun 2023, untuk menanyakan nasib keberadaan mereka yang sampai saat ini masih memberikan pembelajaran kepada siswa.
Baca Juga:
Sofian Sitorus Korban Yang Diduga Diculik, Melaporkan Kejadian Tersebut ke Polres Toba
Namun tidak pernah menerima gaji honorer, sementara kepastian kapan mereka dilantik sebagai guru PPPK formasi tahun 2023 belum jelas.
Bahkan pengakuan guru lulus PPPK ada yang sudah mengabdi 18 tahun dan 24 tahun, namun sampai saat ini kepastian mereka masih terkatung-katung, dimana selama enam bulan sejak pengumuman kelulusan PPPK formasi tahun 2023 belum pernah menerima gaji honorer.
Berikut pernyataan sikap yang dibacakan kordinator aksi Masrin Nasution.
1. Kami dari guru yang lulus seleksi PPPk formasi 2023 Kabupaten Madina, memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Madina yang mengeluarkan pengumuman dengan Nomor : 810/2642/BKPSDM 2023 tentang hasil seleksi PPPK, jabatan fungsional tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru.
2. Meminta pada Pemkab Madina untuk membuka secara terang benderang terkait persoalan PPPK tahun 2023 dan dituntaskan secepatnya.
3. Meminta kepastian dan kejelasan kepada pemkab Madina, kapan kami menerima surat keputusan (SK) dan kapan kami akan dilantik sebagai PPPK formasi tahun 2023.
4. Meminta pada pimpinan DPRD untuk mencabut atau meninjau ulang kembali surat rekomendasi yang telah dikeluarkan pimpinan DPRD kepada BKN Pusat, sehingga proses pelantikan kami yang lulus seleksi PPPK formasi tahun 2023 bisa disegerakan.
5. Meminta pada Pemda dan DPRD Madina untuk mencairkan gaji kami terhitung Januari 2024 sampai SK dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
6. Mengecam keras terhadap elit politik, jangan memanfaatkan kondisi PPPK tahun 2023 kepada elit politik, karena sekarang sudah masuk tahun politik ditingkat lokal.
7. Meminta kepada Pemda Daan DPRD Madina untuk segera menyelesaikan persoalan PPPK yang berproses di PTUN. (Redaktur Kaldera Danau Toba WN,co Tohap Sinaremare)
