Selanjutnya, pihak pemerintah juga mestinya melakukan audit sosial dan lingkungan terhadap PT TPL. Menurutnya, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan menimbulkan kerugian. Termasuk juga kerusakan alam yang menyebabkan bencana alam di Tapanuli Raya. Sehingga dirinya meminta pemerintah melakukan audit lingkungan terhadap PT TPL.
"Hal berikut soal perlunya audit terhadap PT TPL, baik audit sosial dan audit lingkungan. Kerusakan sosial yang terjadi hingga memakan korban, seperti bang Sorbatua Siallagan. Itu harus diaudit. Dan negara menjamin ini ada, karena dijamin Undang-undang," lanjutnya.
Baca Juga:
Paul Finsen Mayor Gelar Syukur Pelantikan sebagai Anggota DPD RI dan Kunker Ke Kota Sorong
"Hal lain lain adalah soal rasionalisasi konsesi ini, yang abu-abu itu. Kalau ada klaim-klaim masyarakat di lahan konsesi ini, mari diperbaiki agar tidak menimbulkan konflik," sambungnya.
Dirinya sudah menjadwalkan akan ada RDPU di Kantor DPD RI soal konflik agraria tersebut.
"Saya sudah menjadwalkan soal ini dalam RDPU di DPD RI. Jadi akan kita undang, termasuk PT TPL, pemerintah dan masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga:
ReJO Pro Gibran Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Sultan Nadjamuddin jadi Ketua DPD RI
Ia juga menyoal perpindahan lokasi ibadat yang seharusnya diselenggarakan di Lapangan Bola Hasahatan Jonggi Manulus menjadi di Lumbanjulu.
"Bila kita duga bahwa pihak TPL ini yang mengakibatkan perpindahan lokasi ibadat ini, tentu hal ini sudah keterlaluan. Kemarin, saya sudah komunikasikan soal lokasi ibadat kepada stakeholder terkait dan itu sudah beres," tuturnya.
"Dan saya tidak tahu soal tekanan apa yang membuat sehingga lokasi ibadat harus berpindah. Di Tanah Batak ini, hal itu sangat berbahaya karena hal itu dilakukan kepada pemimpin gereja. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya bijak menyikapi ini karena tingkat emosional massa bisa diluar kendali," pungkasnya.
