DANAUTOBA.WAHANANEWS.CO-Selama tiga tahun terakhir ini, pihak Komnas HAM mendapatkan aduan soal konflik agraria sebanyak 3 ribuan aduan. Komisioner Komnas HAM Saurlin mengutarakan, jumlah aduan soal konflik agraria menduduki posisi tertinggi aduan di Komnas HAM.
"Aduan soal konflik agraria menduduki posisi paling tinggi di Komnas HAM. Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir ini ada lebih dari 3 ribu pengaduan konflik agraria," ujar Komisioner Komnas HAM RI Saurlin Siagian, Sabtu (1/3/2025).
Baca Juga:
Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Sosmed, Ini Respons Meta Cs
Soal konflik agraria, ia berharap lembaga negara mesti berkontribusi aktif menyelesaikannya.
"Dengan melihat hal ini, ada seribuan aduan soal ini setiap tahunnya. Dengan demikian, lembaga negara mesti terlibat dalam penyelesaian ini,"
Saat ini, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan pihak Polri soal penanganan konflik agraria selama ini. Ia berharap, peninjauan ulang soal penanganan konflik agraria di masa lampau membuat penanganan masalah di masa depan lebih baik.
Baca Juga:
Saksi Bakar Kotak Suara Pilkada di Jambi, Salah Paham dengan KPPS
"Saat ini, Komnas HAM bekerjasama dengan pihak Polri bagaimana penanganan konflik agraria. Ini mesti dipelajari kembali agar penanganan kedepan lebih baik," sambungnya.
Selanjutnya, ia juga menyoal perpindahan lokasi ibadat yang bertajuk "Merawat Alam Toba" ya g diselenggarakan pada hari ini, Sabtu (1/3/2025). Sebelumnya, ada dua tempat yang sudah diputuskan oleh pihak panitia. Namun karena alasan apa, perpindahan lokasi ibadat terjadi.
"Saya sebenarnya agak prihatin karena perpindahan lokasi ibadat. Di salah satu tempat ada dugaan 'pelarangan' ibadat hingga akhirnya berpindah ke sini untuk ketigakalinya," ujarnya.
Perpindahan lokasi ibadat tersebut menjadi pertanyaan bagi dirinya.
"Ini menjadi pertanyaan bagi kita kok untuk beribadah aja susah," sambungnya.
Lalu, ia juga berharap agar lahan konsesi perusahaan supaya direvisi ulang. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik baru antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang ada di Tapanuli Raya ini.
"Soal konflik yang masih terjadi di kawasan Danau Toba ini, tentu ini mesti direvisi ulang, ditinjau ulang soal konsesi. Ini dilakukan guna memastikan kebenaran bagi pihak yang saling klaim," lanjutnya.
Persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat membutuhkan kehadiran negara. Ia yakin, kehadiran negara menyelesaikan konflik agraria di Tapanuli Raya akan mampu menyelesaikan beragam persoalan yang muncul.
"Negara harus hadir. Segera membereskan bila ada kekeliruan pada konsesi di masa lalu. Saya pikir, tidak ada sulitnya buat negara untuk membereskan itu demi kemajuan masyarakat," sambungnya.
"Yang paling penting adalah bila ada konflik, mediasi dapat dilakukan. Kita berharap tidak ada kekerasan dan intimidasi pada persoalan dimana beberapa pihak saling klaim lahan yang sama," pungkasnya.
[Redaktur: Hadi Kurniawan]
