DANAUTOBA.WAHANANEWS.CO- Pembangunan Puskesmas Tandang Buhit menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat. Pasalnya, informasi yang beredar, addendum atau penambahan waktu pembangunan puskesmas tersebut karena ada permasalahan antara rekanan dengan warga sekitar lokasi pembangunan.
Pihak rekanan yang diwakilkan oleh Harapan Napitupulu menguraikan proses pembangunan puskesmas tersebut.
Baca Juga:
Debat Calon Bupati Pakpak Bharat: Tuduhan Kultivasi Ganja Menuai Kritik Pedas
"Kalo masalah pembangunan sudah 100 persen cuma ada yang kurang-kurang untuk catnya harus kami benahi supaya tidak ada temuan," ujar Harapan Napitupulu beberapa waktu lalu.
"Berhubung masa kontrak tidak bisa diperpanjang lagi, permintaan dari rekanan diluar addendum untuk dapat menyelesaikan kekurangan," sambungnya.
Terkait adanya permasalahan antara warga dengan pihak rekanan, ia juga memberikan komentar.
Baca Juga:
Bahas Syarat Usia, KIM Vs PDIP Debat Panas di Rapat RUU Pilkada
"Yang jelas sebelum melaksanakan pekerjaan terkait pembangunan Puskesmas Tandang Buhit, kami dari pihak rekanan untuk melaksanakan pembangunan itu karena telah membuat penandatanganan dengan Dinas Kesehatan karena situasi di lapangan sudah kondusif," sambungnya.
"Masalah masyarakat sudah dikondisikan melalui sosialisasi dengan warga. Waktu kami mau melakukan pembangunan di Puskesmas Tandang Buhit Balige itu yang menghempang kami waktu mau memulai sehingga pelaksanaan terhambat, adanya masyarakat yang mengatasnamakan pihak Pardede," tuturnya.
Pihaknya sebagai rekanan berbicara langsung dengan pihak terkait perihal sosialisasi terhadap masyarakat sekitar agar pembangunan puskesmas tersebut berjalan lancar.
"Kami dari pihak rekanan memulai pekerjaan karena sudah dikondusifkan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Kami berbicara right on the table, buat perjanjian dari pihak PT Jasa Mandiri sudah bersosialisasi dengan pemilik lahan dan yang menyerahkan lahan tersebut kepada pihak pemerintah.
Ia menyampaikan, pihaknya sempat terhenti membangun puskesmas tersebut selama sebulan.
"Kalau masalah warga yang lain atau pihak pardede, kami dari rekanan sudah menganggap bahwa itu masyarakat yang ada di lokasi pekerjaan," tuturnya.
"Kita tidak tahu-menahu masalah pekerjaan kami diberhentikan karena apa sehingga orang itu muncul. Kami menganggap bahwa yang kami ajak sosialisasi itu sudah masyarakat dan yang memiliki hak sebagai ahli waris daripada pihak raja Bona Ni Onan Pardede," sambungnya.
"Tindakan penghentian dilakukan oleh oknum lebih kurang bulan Juli selama sekitar satu bulan sehingga rekanan tidak bisa bekerja setelah penandatangan kontrak kerja.
Sepengetahuan saya sepertinya dihadiri orang kelurahan," sambungnya.
Ia mengakui sosialisasi yang mereka lakukan terhadap warga sekitar soal pembangunan puskesmas tersebut berlangsung di luar Kantor Kelurahan Pardede Onan.
"Sosialisasi dilakukan diluar kantor, di suatu tempat dan ada penatua-penatua Pardede dan bercerita bagaimana alur penyerahan tanah diserahkan kepada pemerintah. Dan ada juga dokumentasi saat pertemuan," sambungnya.
PPK Pembangunan Puskesmas Tandang Buhit: Rekanan Diberi Waktu Tambahan
Setelah sempat mengalami keterlambatan, Puskesmas Tandang Buhit akan diserahterimakan kepada Pemkab Toba
"Pembangunan puskesmas tandang buhit sudah selesai dan kita rencana mau serah terima minggu depan. Ada addendum, pemberian kesempatan lah kita berikan," sambung Jafar Aritonang.
Selama addendum, pihak PPK menerima denda dari rekanan 1/mil dari pagu anggaran pembangunan sekitar Rp. 5 jutaan per hari.
"Disitu sebenarnya hak pemborong itu untuk pemberian kesempatan. Jadi pemborong berhak meminta kesempatan. Namun tergantung PPK berapa hari diberikan dengan catatan," tuturnya.
"Tergantung alasannya, apakah force major, maka tidak didenda. Tetapi kalau kelalaian pemborong, itu didenda. Itu kelalaian rekanan makanya kita denda orang itu 1 per mil per hari dari besaran anggaran," terangnya.
Ia juga mengakui, proses pembangunan puskesmas tersebut sempat terhambat karena ada permasalahan antara rekanan dengan warga sekitar.
"Ada permasalahan sedikit akibat kurang komunikasi dan bisa kita mediasi. Awalnya saat hendak membongkar puskesmas, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu hak mereka sehingga pekerja diberhentikan untuk membongkar dengan alasan, belum jelas penyerahannya ke Pemda," sambungnya.
"Lalu kami membuat mediasi dengan rekanan, dari dinas dan warga di salah satu kedai milik marga Pardede. Pada pertemuan itu kemudian mereka mengetahui bahwa lahan itu telah diserahkan kepada pemerintah oleh pemilik lahan," sambungnya.
Ia menjelaskan soal batas waktu pembangunan puskesmas tersebut.
"Akhir kontrak sebenarnya tanggal 5 Desember 2024. Mulai tanggal 6 Desember 2024, rekanan sudah dikenakan denda. Denda itu hingga tanggal 23 Desember," terangnya.
Ia sampaikan, kondisi terkini sudah hampir rampung.
"Kami kenakan denda dari tanggal 6 hingga 23 Desember 2024 dengan besaran Rp 5,5 juta per hari," ujarnya.
"Kemudian rekanan datang dan mengakui, pada awal saat pembongkaran bangunan lama ada oknum yang menghempang dan mengakibatkan pekerjaan terhenti selama 1 minggu lebih," sambungnya.
Karena ada permasalahan tersebut, pihaknya bersama Dinas Kesehatan Toba berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Toba.
"Kami bersama kadis kesehatan menganjurkan untuk meminta petunjuk kepada inspektorat. Kejadian yang diakibatkan oleh warga tersebut, menurut inspektur adalah merupakan kahar," tuturnya.
Hasil koordinasi, pihak Inspektorat Toba menyampaikan, penambahan waktu pembangunan dapat dilakukan dengan alasan kahar.
"Lalu rekanan diberikan kesempatan hingga 31 Desember 2024 dengan catatan tetap dikenakan denda. Dengan maksud untuk mengurangi denda akibat kahar, maka inspektur menyarankan melengkapi dokumen administrasi sebagai bukti dinyatakan kahar," sambungnya.
"Rekanan selanjutnya melengkapi surat untuk mengurangi denda dari yang seharusnya 18 hari denda dikurangi 7 hari maka tersisa 11 hari," terangnya.
Warga Sekitar: Sosialisasi Pembangunan Puskesmas Tandang Buhit Tak Pernah Dilakukan
Seorang warga sekitar lokasi pembangunan Puskesmas Tandang Buhit bernama Bernard Pardede (40) menyampaikan, sosialisasi pembangunan puskesmas tersebut tak pernah dilakukan oleh rekanan. Termasuk, pemberitahuan dari pihak kelurahan pun tak pernah ada.
"Sampai detik ini tidak pernah ada sosialisasi, sampai selesai pembangunan pun tidak pernah dari awal hingga akhir. Pemberitahuan dari kelurahan pun tidak pernah ada," ujar Bernard Pardede.
Ia juga menyampaikan, pihaknya sebagai warga sekitar tidak pernah melakukan penghentian pembangunan puskesmas tersebut.
"Kalau setahu saya, sampai detik ini tidak pernah ada pemberhentian pekerjaan. Karena kalau seandainya ada pemberhentian pekerjaan, pasti akan sampai ke kami atau sampai di kelurahan atau pihak-pihak yang terkait terlebih trantib," ujarnya.
Bahkan, pihaknya telah meminta rekanan membuat rambu-rambu agar masyarakat sekitar bisa waspada. Pasalnya, alat berat sama truk pengangkut bahan keluar-masuk lokasi pembangunan puskesmas.
"Kami pernah menyampaikan komplain disaat pembangunan terkait dengan ada nya tutup Ipal yang rusak yang mengakibatkan warga terhalang. Memang diganti tetapi tidak pas dengan yang sebelumnya jadi tidak bisa digunakan," terangnya.
"Kita sampaikan langsung ke rekanan dan juga kita minta dibuatkan rambu karena berada di wilayah pemukiman, keluar masuknya alat berat smaa mobil yang membawa bahan namun tidak pernah dibuatkan rambu itu," sambungnya.
Mereka kerap mengeluh karena pembangunan puskesmas tersebut berlangsung hingga larut malam. Namun, pihak rekanan tak pernah berkoordinasi dengan warga sekitar terkait hal itu.
"Keluhan lain, di saat-saat terakhir itu mereka kan ada kerja hingga larut malam, itu juga tidak ada sosialisasi ke kita padahal kita kan butuh istirahat, kita tiba-tiba dengar kok masih ada yang kerja sampai jam segini. Itu juga kita komplain," sambungnya.
"Kalau ada yang seperti itu sebenarnya pemberitahuanlah ke warga, tapi itu pun tidak dilaksanakan. Maunya komunikasi antara pihak rekanan mestinya ke masyarakat harus ada," terangnya.
Menurutnya, pihak rekanan kurang mengindahkan komunikasi dengan warga sekitar.
"Terlebih karena mereka juga yang terdampak, yang makan debu semen nya, maunya mereka ngobrol lah. Itu sih sebenarnya harapan kita," pungkasnya.
[Redaktur: Hadi Kurniawan]
