DANAUTOBA.WAHANANEWS.CO- Sikap seorang oknum pejabat publik di Kabupaten Toba menuai sorotan tajam. Kepala Seksi Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, Jose Pasaribu, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait isu penebangan kayu pinus di Dusun II, Desa Silalahi Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
Kejadian ini bermula dari laporan warga dan pantauan awak media terkait aktivitas penebangan pohon pinus di wilayah tersebut. Penebangan ini menjadi perhatian karena diduga berdampak pada lingkungan dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku.
Baca Juga:
Balai PSKL Sebut Masyarakat Punya Kesempatan Mengajukan Hak Pengelolaan Lewat Program Perhutanan Sosial
Ketika dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, Jose Pasaribu justru memberikan jawaban yang mengejutkan. "Untuk apa dikonfirmasi? Saya no comment," ujarnya singkat pada Senin (17/11/2025).
Sikap "no comment" ini sontak menuai kritik dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik, Edu Nainggolan selaku wartawan, menilai bahwa seorang pejabat publik seharusnya lebih kooperatif dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi jika menyangkut isu yang menjadi perhatian publik, tuturnya Rabu (19/11/2025) disalah satu warung kopi di Balige.
"Wartawan itu penyalur informasi, pejabat publik, apalagi setingkat kepala dinas dan kepala seksi seharusnya memberikan klarifikasi yang detail dan akurat. Sikap 'no comment' ini justru menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik," ujar Edu.
Baca Juga:
Kemendag Dorong Kinerja Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan Relaksasi Kebijakan
Edu menambahkan, informasi terkait penebangan kayu pinus ini sangat penting untuk disajikan kepada masyarakat sebagai edukasi. Masyarakat berhak tahu apakah penebangan tersebut legal atau ilegal sesuai dengan prosedur, dan tidak merusak lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penebangan kayu pinus di Dusun II, Desa Silalahi Pagar Batu, Kec. Balige. Masyarakat dan awak media berharap agar pihak terkait segera memberikan klarifikasi agar isu ini tidak terus menjadi polemik.
[Redaktur: Hadi Kurniawan]
