"Kami naikkanlah ke Bupati kemudian bupati dengan segala regulasi melihat apakah sudah sesuai, maka diterima atau ditolak oleh bupati diserahkanlah ke desa, kalau ditolak lakukan lagi penjaringan dan penyaringan, kalau rekomendasi diterima dilakukanlah peng SK an dan pelantikan", sambungnya.
Menyikapi kemungkinan adanya dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, Kadis Raffles Gultom menyebutkan masyarakat dapat menggunakan masa sanggah.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Sampah Menuju Energi Bersih dan Lingkungan Sehat
"Jika ada masyarakat kita yang merasa tidak puas dengan hasilnya, maka masa sanggah itu bisa kita buat untuk menganalisa apakah proses nya itu sesuai dengan regulasi. Masa sanggah itu ada 3 hari", pungkasnya.
[Redaktur: Hadi Kurniawan]
