Danau-Toba.Wahananews.co, Samosir - pada Jumat, 14 Desember 2023, Ketua TPPS diwakili SAB Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, Rudi SM Siahaan membuka Rapat koordinasi (Rakor). Rakor tersebut dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Samosir dalam rangka evaluasi dan tindak lanjut rencana penurunan stunting. Kegiatan Rakor dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Samosir.
Rakor diselenggarakan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi antara TPPS mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa dalam akselerasi penurunan stunting, serta menyinkronkan program antara bidang dan lintas sektoral.
Baca Juga:
Jelang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah, KPU Sibolga Gelar Rakor Persiapan
Staf Ahli Bupati (SAB) Bidang Pemerintahan Rudi SM. Siahaan, menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi yang dibarengi dengan usaha inovatif sehingga tidak monoton. Untuk itu, TPPS mulai dari Kabupaten sampai ke tingkat desa harus bertanggung jawab dalam penanganan stunting ke depan. Salah satunya dengan menyiapkan data yang akurat sesuai kondisi nyata di lapangan.
"Para Camat dan Kepala Desa dapat menyinkronkan data dari P3AP2KB dengan kondisi di lapangan, sehingga dalam APBDes, penurunan stunting dapat menjadi skala prioritas dan didanai oleh desa," ujarnya.
"Melaksanakan suatu program harus berangkat dari data, jangan main-main dengan data, dengan data yang akurat maka hasilnya akan dapat terukur. Satu data untuk mencapai sasaran yang tepat," imbuh Rudi Siahaan.
Baca Juga:
Sinergi Bupati Karo dan Desa di Rakor Dolat Rayat untuk Solusi Permasalahan Lokal
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyelesaian kasus stunting tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan diperlukan kolaborasi antara lapisan masyarakat dengan OPD dan lintas sektoral. Sehingga, fokus memberikan intervensi program bagi seluruh sasaran yang berisiko stunting yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, Baduta, dan Balita.
"10 rencana tindak lanjut yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi pakar gizi dalam penurunan stunting, yaitu: (1) segera merujuk anak yang kekurangan gizi rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan intensif, (2) pemkab/OPD terkait mengembangkan model pertanian modern, (3) edukasi gizi, KB, PHBS dan bahaya pestisida, (4) melakukan analisi tindak lanjut data surveillance gizi bersumber dari E-PPGBM dan Elsimil, (5) melakukan kunjungan langsung kepada sasaran yang diragukan stunting, gizi buruk dan lingkungan rumah kurang bersih, (6) membuat regulasi penurunan stunting sesuai kebutuhan daerah, (7) melaksanakan pengukuran tinggi badan serentak dengan alat ukur akurat, (8) melakukan kegiatan Dashat menggunakan PMT Lokal dari dana desa, (9) melakukan audit kasus stunting menggunakan form pencatatan secara profesional, dan (10) mendokumentasikan praktik cegah stunting dengan baik," katanya.
Staf Ahli Bupati (SAB) Bidang Pemerintahan, di samping itu, mengingatkan bahwa TPPS diharapkan dapat mempersiapkan laporan dan isian konvergensi Aksi Bangda pada akhir semester II, yang akan dijadikan gambaran baik keberhasilan, kekurangan, hambatan, dan tantangan kedepan sebagai acuan untuk penyempurnaan percepatan penurunan stunting.
