WahanaNews-DanauToba | Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang membuka musrenbang tingkat Kecamatan se-Kabupaten Samosir. Musrembang RKPD 2024 ditingkat Kecamatan yang dimulai di Kecamatan Onan Runggu, Kamis (16/02/2023).
Turut Hadir, Kepala Bappeda Kab. Samosir Rajoki Simarmata, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kepala OPD se-Kabupaten Samosir, Forkopicam, Kecamatan Onan Runggu, Camat se-Kabupaten Samosir, Kepala Desa dan BPD se-Kec. Onan Runggu, para Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, FKTM Kec. Onan Runggu,Tokoh Agama, Ormas dan LSM.
Baca Juga:
Polres Asahan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba 2024
Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang menyampaikan pelaksanaan Musrenbang sangat penting sebagai awal dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
RKPD 2024 mengangkat tema "Penguatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan".
Seiring dengan tema tersebut, Martua mengajak mulai dari pemerintah desa untuk bersama-sama mengawal perencanaan, sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang baik demi tujuan pembangunan yang tepat sasaran, mewujudkan masyarakat Samosir yang maju dan sejahtera. Musrenbang RKPD ditingkat kecamatan ditekankan harus bermuara pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu "Terwujudnya Masyarakat Samosir Yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan".
Baca Juga:
Antisipasi Kecanduan Gadget di Kalangan Pelajar, Babinsa Turun ke Sekolah
Lebih lanjut wakil bupati samosir menyampaikan Musrenbang Kecamatan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat setiap desa. Dengan Anggaran Daerah yang sangat kecil, aspirasi masyarakat tidak bisa dipenuhi secara keseluruhan. Untuk itu, Wabup meminta usulan dari setiap desa benar-benar skala prioritas. Perencanaan yang baik, harus tepat sasaran sehingga output yang dihasilkan baik dan dapat menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat.
"Setiap desa harus betul-betul mengusulkan pembangunan skala prioritas yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap usulan harus jelas hasilnya, sehingga melahirkan pembangunan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," ucap Martua.
Menurut Wabup prosedur penyusunan perencanaan yang baik harus dimulai dari Desa sebab Desa adalah ujung tombak pembangunan, sehingga desa perlu dibina untuk mandiri. Usulan pembangunan infrastruktur di Desa harus didukung kesediaan lahan sehingga dalam pelaksanaan tidak terkendala.
"Usulan Pembangunan infrastruktur dibuktikan Ketersediaan lahan.
