Danautoba.Wahananews.co | Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan agar pemerintah menyiapkan tempat untuk isolasi terpadu pasien Covid-19.
Menurutnya itu lebih efektif, karena isolasi mandiri agak sulit dikendalikan.
Baca Juga:
Kabupaten Asahan Raih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Sumatera Utara
Hal itu dikatakan Edy didampingi Forkopimda Sumut, saat rapat kordinasi dengan Pemkab Toba, unsur TNI, dan Polres Toba di Ruang Video Conference (Vidcon) Polres Toba, Senin (14/2/2022).
Rapat diadakan secara virtual, bersama Polres dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatra Utara, untuk membahas langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatra Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menyebutkan, hal yang dapat kita lakukan untuk membendung masalah Covid-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Baca Juga:
Bupati Taput Dampingi Gubsu Tinjau Korban Bencana Gempa
Lebih lanjut, Gubernur Edy meminta semua pihak, untuk bersinergi, bergandengan tangan, serta memohon bantuan kepada TNI dan polri untuk mengawal dan mendampingi proses pelaksanaan vaksinasi.
Pihak Puskesmas juga diminta aktif, untuk mengawasi pasien isolasi mandiri (isoman), supaya tidak datang ke pasar, atau bepergian kemana-mana.
“Pembatasan waktu operasional pusat perbelanjaan, dan pembatasan jam sekolah atau pembelajaran tatap muka, juga perlu dilakukan.
Sserta koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, dan apa yang perlu disuplai atau didorong Pemerintah Provinsi Sumatra Utara,” kata Edy.
Diketahui, terdapat 5226 kasus aktif di Sumatra Utara, per tanggal 13 Februari 2022, dan hampir semua dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menyumbangkan angka penambahan Covid-19.
Selanjutnya Bupati Toba Poltak Sitorus meminta kepada peserta rapat Forkopimda Toba, untuk melakukan tindakan ekstra dalam memutus penyebaran covid-19. Diantaranya dengan jemput bola dalam pelaksanaan vaksinasi dosis III (booster).
“Memang dijumpai kendala, yaitu, lansia tidak mau atau takut divaksin, akibat penyakit penyerta (komorbid),” kata Bupati Poltak.
Pemkab Toba juga akan meniadakan pesta untuk sementara, khususnya pesta pernikahan, serta melaksanakan operasi Yustisi, untuk penertiban, apabila ada pihak yang melanggar.
Sebab, menurut Bupati Poltak, pesta merupakan salah satu wadah untuk penyebaran Covid-19.
Kemudian disebutkan mengaktifkan kembali Posko Satgas sampai ke tingkat desa. [mps]
