WahanaNews.co | Petani di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara mengaku kesulitan mencari pupuk subsidi yang semakin langka. Terlebih saat ini di sekitar Kecamatan Porsea sedang dalam musim tanam tahun 2022.
Sementara itu, harga pupuk non subsidi anorganik melambung tinggi. Untuk NPK Mutiara 16-16-16 dipatok harga Rp 16.000 per kilogram.
Baca Juga:
Mentan Minta Wartawan Awasi Pengecer dan Distributor Pupuk Nakal
“Pupuk tak terbeli, pupuk subsidi pun langka,” kata Manurung, petani di Desa Patane II, Kecamatan Porsea.
Kemudian, tingginya harga pupuk membuat petani penggarap semakin menjerit. Mereka kuatir sewa lahan tak akan tertutupi karena biaya produksi yang meningkat.
Sebelumnya, kesulitan petani mendapatkan pupuk subsidi di tengah mahalnya harga pupuk non subsidi telah mendapat penjelasan dari Kementan RI.
Baca Juga:
Situbondo Usulkan Pupuk Subsidi Kementan untuk Kelompok Petani di LMDH
Dikutip dari kompas.com, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menegaskan pupuk bersubsidi sebenarnya bukanlah langka.
Namun hampir setiap tahunnya usulan pupuk subsidi hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah hanya kurang lebih 40 persen dari total pengajuan.
“Kebutuhan petani secara nasional mencapai 22,57 juta ton hingga 26,18 juta ton per tahun. Namun anggaran Negara (Kemenkeu) hanya cukup untuk 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton senilai 25 Triliun. Pasti jauh dari harapan,” kata Dirjen PSP Kementan Ali Jamil di dalam siaran resminya, Sabtu (29/2/2022).
Tahun 2022, Kementan telah menetapkan pupuk Urea doalokasikan sebanyak 4.232.704 ton, SP-36 sebanyak 541.201 ton, ZA sebanyak 823.475 ton, NPK sebanyak 2.470.445 ton, NPK Formula Khusus sebanyak 11.469 ton, Organik Granul sebanyak 1.038.763 ton dan Organik Cair sebanyak 1.870.380 ton.
Perketat Pengawasan
Ali meminta Komisi Pengawas Pupuk (KP3) di daerah aktif memantau pengajuan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada petaninya.
Bahkan KP3 yang yang berisikan unsur pejabat daeran dan penegak hukum harus tegas bila menemukan indikasi kecurangan dan permainan distribusi.
“Kami harapkan system pengawasan pupuk bersubsidi secara berjenjang ini dapat berjalan dengan baik. Kami mohon jajaran aparat pemda proaktif membantu petani. Kami kawal alokasi di pusat dengan berbagai pertimbangan teknis dan masukan dari daerah,” tegas Ali.
Soal KP3 di Kabupaten Toba, WahanaNews.co berupaya mewawancarai Kepala Dinas Pertanian Toba. Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba belum berhasil diwawancarai. [mps]
