"Sehingga perlu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan hingga ke desa," sebut Wabup Tonny sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Penurunan Stunting di daerah ini.
Ia juga memberikan sejumlah arahan terkait rembuk yang diikuti seluruh OPD terkait. Diantaranya memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Untuk mengintervensi prioritas, khususnya di lokasi prevalensi stunting tinggi dan atau kesenjangan cakupan pelayanan tinggi.
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Kemudian, memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
Selanjutnya Pemkab Toba mengoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data.
Kemudian kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran publik dan perilaku masyarakat dalam penurunan stunting.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
Dan di tingkat kecamatan, Camat selaku koordinator melakukan pertemuan tingkat kecamatan, kelurahan dan desa untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan stunting.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Toba Ny. Rita Marlina Poltak Sitorus yang hadir didampingi Ketua 1 TP PKK Toba Ny. Erna Grace Tonny Simanjuntak, menyebutkan dalam sambutannya bahwa PKK telah ikut serta ambil bagian percepatan penanganan stunting di daerah ini.
Menurutnya, PKK Kabupaten sudah "jalan" melakukan penyuluhan ke ibu -ibu yang memiliki balita, terutama kepada kepada ibu hamil .
