TAPTENG, WAHANANEWS.CO, Ratusan massa dari Pelita Prabu mendatangi kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat, (25/10/2024), mereka meminta Mendagri memperpanjang masa jabatan Sugeng Riyanta sebagai Pj Bupati Tapteng, hingga Bupati defenitif hasil Pilkada 2024 dilantik.
Ketua Pelita Prabu, Sudirman Halawa, yang bertindak sebagai orator aksi menyampaikan, bahwa pihaknya sangat menyayangkan DPRD Tapteng yang menyurati Mendagri untuk tidak memperpanjang masa tugas Sugeng Riyanta sebagai Pj. Bupati.
Baca Juga:
Sofian Sitorus Korban Yang Diduga Diculik, Melaporkan Kejadian Tersebut ke Polres Toba
"Perlu diketahui, bahwa Sugeng Riyanta sudah melakukan banyak hal di Tapteng. Untuk itu, Pelita Prabu meminta DPRD Tapteng membuka mata dan telinga akan kondisi sebenarnya," koar Sudirman.
Mereka, lanjut Sudirman, tidak menyadari apa yang sudah dilakukan Sugeng Riyanta. Maka Pelita Prabu perlu hadir untuk membuka propaganda yang sengaja dimainkan kelompok-kelompok tertentu.
"Salah satu contoh, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak dianggarkan di APBD. Namun Sugeng berhasil menggalang dana dari berbagai pihak untuk program RTLH," sebutnya.
Baca Juga:
Penculikan Penjabat Teras Pemkab Toba Dibarengi Penganiayaan dan Pengancaman
Dalam aksinya, massa Pelita Prabu diterima Sekdakab Tapteng, Erwin Hotmansah Harahap, yang saat itu mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Tapteng. Massa Pelita Prabu menyampaikan beberapa indokator keberhasilan Sugeng Riyanta sebagai Pj Bupati Tapteng, yakni berhasilnya Sugeng menjalankan netralitas ASN dan seluruh Kades pada Pemilu 2024. Padahal, selama ini, ASN dan Kepala Desa sudah berpolitik praktis, terstruktur, masif, dan dipertontonkan dengan gamblang.
"Terbukti, dengan nyata, Pj. Sugeng menindak para pejabat yang terlibat. Salah satunya, memberhentikan Herman Suwito dari jabatannya sebagai Sekda dan beberapa Kadis," katanya.
Menurutnya, ketegasan Pj. Bupati Sugeng mampu meminimalisir segala bentuk kecurangan yang menodai demokrasi di Tapteng. Rakyat dapat menentukan pilihannya sendiri pada Pemilu 2024. Selain itu, Pj Bupati berhasil menginisiasi dan meluncurkan pembangunan RTLH non APBD. Donasi dana merupakan bantuan pribadi, bantuan Tunas Muda Adhyaksa Kejaksaan Agung RI, bantuan CSR, dan donasi dari berbagai pihak yang tidak mengikat.
