Danau-Toba.WahanaNews.co - Seorang aktivis bernama Nicodemus Roger Nadeak yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, menurut praktisi hukum bernama Harris Mudoko (HM) Saragih SH menilai pasti akan memberikan dampak positif. Menurutnya aktivis memiliki latar belakang dan pengalaman dalam memperjuangkan kepentingan rakyat atau masyarakat luas.
"Jadi, saat terpilih, aktivis akan membawa perspektif yang kuat tentang berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kondisi di Sumatera Utara," ujarnya.
Baca Juga:
KPU Tetapkan 580 Anggota DPR Terpilih: 8 Caleg Diganti, Ada yang Terjerat Kasus Pidana
Terang HM Saragih SH, ada beberapa imbas positif jika seorang aktivis terpilih menjadi anggota DPRD. Pertama-tama, kehadiran aktivis dapat memperkuat suara masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
"Dalam hal ini, aktivis akan menganalisis dan memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan oleh karenanya dapat memberikan pandangan yang berbeda dalam pembuatan kebijakan yang ada," katanya.
Selain itu sambungnya, kehadiran aktivis seperti Nicodemus Roger Nadeak sebagai caleg DPRD Provsu juga dapat memberikan pengawasan yang lebih kuat terhadap program pemerintah yang telah dilaksanakan. Aktivis akan meninjau dan memeriksa program pemerintah dengan cermat, dan menjadikannya sebagai refleksi dalam kerja mereka sebagai anggota DPRD.
Baca Juga:
KPU Sahkan 580 Caleg Terpilih, 8 Caleg Diganti
"Hal ini akan mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan korupsi, yang seringkali membuat program pemerintah tidak berjalan dengan lancar," tegasnya.
"Kesimpulannya, imbas positif kehadiran seorang aktivis sebagai anggota DPRD adalah pertama, memperkuat suara masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dan kedua, meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap program yang sudah berjalan. Oleh karena itu, pemilihan aktivis sebagai anggota DPRD harus didukung oleh masyarakat luas, terutama di Provinsi Sumatera Utara, agar kebijakan yang dibuat dapat lebih menyentuh dan memberikan solusi yang sesuai untuk masyarakat," tutupnya.
[Redaktur : Andri]
