TOBA WAHANANEWS.CO, Pembangunan sejumlah puskesmas yang sedang dilaksanakan saat ini di beberapa kecamatan di Kabupaten Toba mendapat sorotan masyarakat. Sangat disayangkan, besaran anggaran yang disediakan hanya untuk pembangunan fisik sarana kesehatan saja.
"Sebenarnya saya apresiasi dulu terkait pembangunannya, namun dibalik itu ada pertanyaan apakah memang pembangunan dengan anggaran yang cukup besar itu sudah menjadi keharusan", sebut salah seorang pemerhati lingkungan, Rinaldi Hutajulu, di Balige, Jumat (26/09/2024).
Baca Juga:
Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda Berjalan Dengann Suasana Sederhana
Terkait kelengkapan izin pembangunan puskesmas yang dilaksanakan dengan anggaran mencapai 30 miliar lebih , diakui pernah dikonsultasikan dengan pejabat yang berwenang.
"Inipun sudah pernah saya konsultasikan dengan pak Freddy kadis kesehatan, jadi alasan rehab puskesmas di beberapa kecamatan karena usulan dan ketersediaan anggaran dari DAK. Terkait legalitas IMB dan lingkungan ada yang belum siap dan masih berproses tapi pembangunan tetap dilaksanakan, itu pengakuannya langsung ya", ujar Rinaldi.
Pembangunan yang tidak adil dan merata, sebutnya dapat menimbulkan kesenjangan sosial.
Baca Juga:
Ismansyah Putra Nasution Gelar Sutan Soalampoon Harajaon Madina, Kenapa Kita Harus Memilih Boby, Ini Alasannya
"Dari sisi fungsinya, sama seperti tandang buhit itu kan ada rumah sakit disini yang dekat jaraknya tidak sampai satu kilo, jadi efisiensi anggarannya sebenarnya kemana sih, apa tidak lebih bermanfaat digunakan untuk rehab puskesmas yang kondisinya memang sangat memprihatikan atau Pustu atau termasuk fasilitas ambulance yang tidak layak, kan ada yang lebih prioritas karena bagus pun puskesmas nya kalau toh alkesnya, ambulance nya tidak layak sama saja bohong", sambungnya.
Demi terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat, pemerintah daerah juga diharapkan dapat melengkapi fasilitas dan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standard bangunan.
"Nah kalau bangunannya sudah selesai, sudah siapkah pemkab karena ada kriterianya termasuk ketersediaan tenaga medis. Jangan sampai memaksakan fisik sementara tenaga medis nya kurang. Jadi menurut saya pemkab ini hanya mau menciptakan bahwa kita bangun ini, bangun itu seperti bangunan dinas lain fasilitas ada tetapi tidak berjalan fungsinya dengan baik.
Kondisi fisik bangunan sesuai kelas UPT nya mungkin tidak terpenuhi dengan bangunan lama dalam usulan mereka maka diterima melalui dana DAK sehingga bangunan baru akan memenuhi standard sesuai dengan kementerian kesehatan namun juga fasilitas dan peralatan sesuai klasifikasi puskesmas itu juga kan harus disesuaikan termasuk tenaga medis, sudah siapkah pemkab, jadi jangan bangunannya megah tapi fasilitas nya minim. Pemkab Toba ini kan terkenal dengan membangun fisik tapi tahun berikutnya tak berfungsi, itu persoalannya, apakah ini akan seperti itu juga, kita lihat saja nanti", sebut Rinaldi.
Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kesehatan menjelaskan pembangunan puskesmas yang dilakukan saat ini merupakan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat menuju integrasi layanan primer (ILP).
"Lebih teknis nya itu dana kementerian, dasarnya adalah kebutuhan pelayanan dan penyesuaian dengan kebutuhan akan pelayanan di puskesmas sesuai dengan prototype puskesmas yang baru sesuai Permenkes tentang prototype puskesmas menunjang ILP", sebut Kadis kesehatan dr Freddy S Sibarani.
Terkait pengerjaan bangunan rehab dan bangunan baru merupakan hasil penilaian teknis kementerian kesehatan. Sementara untuk pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya, jelasnya, akan dilengkapi secara bertahap.
"Jadi tidak semata-mata karena bangunan sudah rusak atau tidak tapi memang karena kebutuhan. Dan juga tarikan data yang terlaporkan dari masing-masing daerah di ASPAK terkait sarana dan prasarana puskesmas dan pendukung puskesmas.
Pada dasarnya yang menentukan puskesmas di bangun baru/rehab itu bukan dari kabupaten namun penilaian teknis kementerian atas kondisi existing puskesmas menyesuaikan dengan kebutuhan akan pelayanan.BSecara bertahap itu harus di penuhi. Pemenuhannya juga oleh kementerian dengan berbagai program", pungkasnya.
[Redaktur: Tohap Simaremare]
