Meskipun politik uang ini bukan hal baru, tapi saat ini modusnya berbeda-beda. Kalau dulu biasanya datang dalam bentuk uang tunai, sekarang lebih bervariasi. Misalnya saja, berupa hadiah, janji, atau ada juga yang uang tunai tapi dijanjikan setelah terpilih. Inilah yang sulit sekali mendeteksi,” papar Pemerhati Pemilu 2024, Julfri Raja Hutasoit.
Modus politik uang yang paling sulit dideteksi adalah dalam bentuk non tunai, seperti pemberian sembako. Julfri menuturkan, selain karena modus money politics yang semakin beragam, Bawaslu kesulitan juga, terletak pada regulasi dan proses pelaporan yang panjang.
Baca Juga:
Poltak Sitorus Calon Bupati Toba Dinilai Pembohongan Publik, BPS Toba Bantah Jumlah Wisatawan 2,08 Juta Wisatawan
Meskipun begitu, upaya pemantauan dan pengawasan tetap gencar dilakukan. Kabupaten Tapanuli Utara tercatat sebagai salah satu dari Kabupaten teratas yang rawan akan politik uang. Usaha preventif dan represif pun dilakukan. Julfri Raja menyebutkan, Bawaslu telah melakukan sejumlah sosialisasi dan himbauan pada partai politik. “Untuk tidak terlibat atau terbawa-bawa oleh bakal calon bupati dan wakil bupati dalam politik uang.
Masa-masa kritis disebut mulai minggu tenang, ini hingga jam 9 malam, dan pagi hari besok akan rawan ada serangan politik, serangan fajar. Jadi diharapkan bawaslu dan masyarakat bisa berkomitmen untuk mengawal pemilu kita,” tutur Julfri.
Modus politik uang juga berkembang berdasarkan tujuannya. Jika biasanya pemberi menginginkan penerima untuk memberikan suara pada kandidat yang dicalonkan, kali ini money politics juga bertujuan agar masyarakat tidak memilih calon tertentu. Hal ini telah diatur dalam undang-undang secara jelas. Bahkan bagi peserta pemilu, baik dari kelompok partai, kandidat, maupun masyarakat yang secara terang-terangan melakukan politik uang di hari pelaksanaan pemilu, hukuman atau sanksi akan diberikan secara individu. Aturan ini menyebabkan masyarakat berpotensi terkena sanksi individual terlepas dari sebab dan tujuannya.
Baca Juga:
Dearman Damanik Sebagai Nara Sumber di Suatu Kegiatan Tidaklah Mudah
Beberapa pola lama, ini sebenarnya politik uang bisa kita dapatkan pola besarnya. Seharusnya kita semua bisa, jadi dari undang-undangnya, penyelenggara, atau peserta pemilunya. Potensi politik uang dalam bentuk fresh money, menjelang hari pemilihan ini potensinya akan semakin besar. Bentuk politik uang itu yang disukai masyarakat, dan itulah kenapa menjelang hari pelaksanaan aturannya menyasar semua orang,” ucap Julfri. Menurutnya, keberadaan sistem politik uang yang terstruktur dan terus ada di setiap pemilu membuat masyarakat memiliki preferensi sebagai penerima. Besaran nominal uang atau barang yang ditujukan untuk pembelian suara tidak lagi penting, melainkan siapa yang memberikan paling terakhir.
Julfri juga mengkritisi bagaimana bantuan sosial dari pemerintah bisa jadi salah satu bagian dari politik uang yang terselubung.
“Masyarakat kita ini masih memandang siapa yang memberi. Jadi ketika diberi, ada rasa untuk membalas budi. Secara legal bansos memang ada dalam program pemerintah, namun anggarannya meningkat drastis terutama menjelang pemilu ini juga perlu diwaspadai. Garda terdepan pemilu kita adalah tahapan pemungutan besok. Semua peserta pemilu pasti akan mengatakan biar rakyat menentukan, tapi kalau tidak mengawal itu bisa jadi hanya bagian dari proses manipulasi,” ujar Julfri Raja Hutasoit.
