TOBA WAHANANEWS.CO, Pembangunan sejumlah puskesmas yang sedang dilaksanakan saat ini di beberapa kecamatan di Kabupaten Toba mendapat sorotan masyarakat. Sangat disayangkan, besaran anggaran yang disediakan hanya untuk pembangunan fisik sarana kesehatan saja.
"Sebenarnya saya apresiasi dulu terkait pembangunannya, namun dibalik itu ada pertanyaan apakah memang pembangunan dengan anggaran yang cukup besar itu sudah menjadi keharusan", sebut salah seorang pemerhati lingkungan, Rinaldi Hutajulu, di Balige, Jumat (26/09/2024).
Baca Juga:
Empat Terhadap Korban Kebakaran di Tambunan, Paslon Effendi-Murphy Serahkan Bantuan Pangan
Terkait kelengkapan izin pembangunan puskesmas yang dilaksanakan dengan anggaran mencapai 30 miliar lebih , diakui pernah dikonsultasikan dengan pejabat yang berwenang.
"Inipun sudah pernah saya konsultasikan dengan pak Freddy kadis kesehatan, jadi alasan rehab puskesmas di beberapa kecamatan karena usulan dan ketersediaan anggaran dari DAK. Terkait legalitas IMB dan lingkungan ada yang belum siap dan masih berproses tapi pembangunan tetap dilaksanakan, itu pengakuannya langsung ya", ujar Rinaldi.
Pembangunan yang tidak adil dan merata, sebutnya dapat menimbulkan kesenjangan sosial.
Baca Juga:
Sampaikan Aspirasi ke Paslon Effendi-Murphy, Masyarakat Mengharapkan Adanya Perbaikan Irigasi Apabila Nantinya Terpilih
"Dari sisi fungsinya, sama seperti tandang buhit itu kan ada rumah sakit disini yang dekat jaraknya tidak sampai satu kilo, jadi efisiensi anggarannya sebenarnya kemana sih, apa tidak lebih bermanfaat digunakan untuk rehab puskesmas yang kondisinya memang sangat memprihatikan atau Pustu atau termasuk fasilitas ambulance yang tidak layak, kan ada yang lebih prioritas karena bagus pun puskesmas nya kalau toh alkesnya, ambulance nya tidak layak sama saja bohong", sambungnya.
Demi terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat, pemerintah daerah juga diharapkan dapat melengkapi fasilitas dan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standard bangunan.
"Nah kalau bangunannya sudah selesai, sudah siapkah pemkab karena ada kriterianya termasuk ketersediaan tenaga medis. Jangan sampai memaksakan fisik sementara tenaga medis nya kurang. Jadi menurut saya pemkab ini hanya mau menciptakan bahwa kita bangun ini, bangun itu seperti bangunan dinas lain fasilitas ada tetapi tidak berjalan fungsinya dengan baik.
